KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi nasional. Hingga Mei 2026, tingkat inflasi di Kukar tercatat berada di kisaran 3,5 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono mengatakan angka tersebut masih tergolong terkendali. Menurutnya, kondisi inflasi di Kukar saat ini menunjukkan kemampuan daerah dalam menjaga kestabilan harga di tengah berbagai tantangan ekonomi.
“Inflasi kita itu berada di antara 3,5. Sebenarnya kalau dilihat dari rata-rata nasional relatif sedikit lebih tinggi, tapi sebenarnya kita termasuk daerah yang mampu mengendalikan inflasi,” ujarnya, pada Senin (18/5/2026).
Ia menjelaskan, keberhasilan pengendalian inflasi di Kukar juga dibuktikan melalui sejumlah penghargaan tingkat nasional yang pernah diterima pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Sunggono, faktor eksternal seperti nilai tukar dolar tetap memiliki pengaruh terhadap harga sejumlah komoditas tertentu, khususnya barang yang pasokannya berasal dari luar daerah maupun impor.
“Kalau secara makro tentu berpengaruh untuk beberapa komoditas yang berasal bukan dari dalam daerah. Contohnya seperti kedelai dan bawang merah,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan sejumlah kebutuhan pokok utama masyarakat masih relatif aman dan stabil. Komoditas seperti beras disebut tidak terlalu terdampak oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing.
Selain itu, pasokan pangan lokal di Kukar juga mulai menunjukkan perkembangan positif. Beberapa komoditas seperti telur dinilai sudah mulai mampu dipenuhi dari produksi lokal meski belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan masyarakat.
“Untuk telur, alhamdulillah sekarang pasokan lokal sudah relatif lumayan. Dari pantauan harga di pasar juga tidak terlalu berpengaruh,” ungkapnya.
Sebagai langkah menjaga kestabilan harga, Pemkab Kukar terus menggencarkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai wilayah.
Program tersebut dinilai efektif membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Pelaksanaan GPM sendiri ditargetkan terus meningkat sepanjang tahun 2026. Pemerintah daerah menilai program tersebut menjadi salah satu strategi penting dalam menekan laju inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
“InsyaAllah GPM akan terus kita tingkatkan. Tahun ini targetnya hampir sekitar 240 kali pelaksanaan, karena ini sangat membantu masyarakat dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok penting,” pungkasnya. (ltf/fdl)
