Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Minggu, 3 November 2024 - 16:58 WIB

Kawal Program Penting Sektor Perkebunan dan Pertanian, Yusri Yusuf Ingin Masuk Komisi B DPRD Kutim

Yusri Yusuf - Anggota DPRD Kutai Timur

Yusri Yusuf - Anggota DPRD Kutai Timur

KUTAI TIMUR, eksposisi.com –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) sedang dalam proses menyusun alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Kutim periode 2024-2029.

Anggota DPRD Kutim, Yusri Yusuf, mengajukan usulan untuk bergabung dengan Komisi B DPRD Kutim. Langkah ini diambilnya agar dapat lebih fokus memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya (dapil I), yang dikenal sebagai wilayah kaya akan perkebunan dan pertanian.

“Saya ingin masuk Komisi B agar bisa memastikan ada perwakilan yang mengawal program-program penting bagi masyarakat di sektor perkebunan dan pertanian,” ungkap Yusri Yusuf.

Ia mengungkapkan bahwa salah satu keinginan utama warga di dapilnya adalah mendapatkan kepastian hukum terkait tanah dan sawah yang mereka kelola.

Baca Juga :  Anggota DPRD Kaltim Minta Dilibatkan Dalam Penyusunan Perubahan Undang-Undang Terkait IKN

“Banyak warga yang berharap pemerintah membantu menyediakan legalitas lahan agar mereka bisa mengolah tanah dengan tenang dan aman,” jelasnya,

Masalah utama yang sering dihadapi masyarakat, menurut Yusri, adalah ancaman pengambilalihan lahan oleh perusahaan besar. Hal ini sering kali terjadi karena masyarakat tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah.

“Warga ingin ada perda yang mengatur legalitas lahan, agar tanah mereka tidak diambil alih perusahaan tambang. Sering kali perusahaan menawarkan kompensasi, dan karena tidak punya pilihan, warga pun menyetujuinya,” terangnya.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kukar Hadiri Pembukaan Lomba Balap Ketinting Meriahkan Erau 2023

Yusri menambahkan bahwa regulasi tersebut sangat penting bagi warga agar mereka tidak mudah digusur dari lahan yang sudah digarap bertahun-tahun.

“Kalau ada perda yang mengatur legalitas tanah, masyarakat tidak akan mudah tergiur oleh tawaran pihak luar, karena mereka memiliki perlindungan hukum,” jelasnya.

Sebagai informasi, Komisi B DPRD Kutim memiliki tugas di sektor ekonomi dan keuangan, termasuk di antaranya bidang pertanian dan perkebunan yang memang menjadi fokus Yusri.

“Saya memang berniat mengawal kepentingan masyarakat di sektor perkebunan dan pertanian. Untuk bidang lainnya, seperti bisnis dan ekonomi, bisa diprioritaskan kemudian,” tutupnya. (adv/dprd/kutim)

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Anggapan Miring Tentang Pulau Kumala Tidak Benar, Pemkab Kukar Terus Melakukan Pengembangan Fasilitas

Hukum - Kriminal

Disdikbud Kaltim Wajibkan Seleksi PPDB Tingkat SMA/SMK Tes Narkoba

Advertorial

Komisi I DPRD Kukar Menggelar RDP Terkait Keluhan Masyarakat Sebulu dan Muara Kaman

Advertorial

Disdikbud Kukar Berharap Calon PPPK Tenaga Pendidikan Bisa Lulus Sesuai Formasi yang Dibutuhkan

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Sebut Perempuan Memiliki Pandangan Unik Terkait Isu Sosial

Advertorial

Kun jungi DPR RI, DPRD Kukar Perjuangkan Aset Daerah yang Masuk Otorita IKN Nusantara

Infrastruktur

Jelang Peluncuran Program RT-Ku Terbaik, Pemerintah Kecamatan Loa Kulu Nyatakan Kesiapan

Advertorial

877 ASN dan Non ASN di Setkab Kukar akan Menerima Bingkisan Idul Fitri