Home / Advertorial / Infrastruktur / Pemerintah / Politik

Kamis, 24 April 2025 - 16:13 WIB

Ketua DPRD Kaltim Menyebut Perumusan Kebijakan Menjadi Dasar Utama Pemerataan Pembangunan

etua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan Renja tahun 2026

etua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan Renja tahun 2026

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026, pada Rabu (23/4/2025).

Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa pemerataan pembangunan  di seluruh daerah merupakan wujud dari keadilan. Sehingga perumusan kebijakan pembangunan yang merata harus menjadi dasar utama.

“Tidak boleh pembangunan hanya berfokus pada satu daerah saja. Setiap daerah memiliki hak yang sama dalam mendapat perhatian dari pemerintah,” kata Hasanuddin Mas’ud saat memberikan arahan dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga :  Dispar Sukses Fasilitasi Himpunan Mahasiswa Kukar di Kota Malang Membuat Pegelaran

Ia mengingatkan agar pembangunan harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara merata. Sehingga pentingnya sinergi dan fokus yang professional dari pemerintah agar pelaksanaan pembangunan mencapai hasil yang maksimal.

“Tidak bisa misalnya, PU melaksanakan pembangunan jalan, kemudian setelah tak berapa lama jalan harus dibongkar karena membangun saluran air. Ini program yang tidak pas, karena tidak ada sinergi sebelumnya. Lalu kemudian misalnya, membangun jalan yang jarang digunakan masyarakat, ini menjadi mubazir. Disinilah pentingnya perencanan dan bekerja lebih professional,” jelasnya.

Baca Juga :  Disdikbud Kukar Menggelar Rakor Optimalisasi Perencanaan Identifikasi Pengelolaan Anggaran

Menurutnya, rencana kerja pembangunan harus memenuhi sejumlah pendekatan seperti, melihat skala prioritas. Karena tidak semua aspirasi dan program masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selain itu, pendekatan politis juga bisa dilakukan, seperti visi misi Gubernurnur Kaltim yang di dalamnya termasuk usulan bersifat aspiratif, seperti musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).

“Musrenbang itu mewakili aspirasi masyarakat, yang di dalamnya juga memuat pokok-pokok pikiran DPRD,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

TP PKK Tenggarong Optimis Menang Lomba Pada Ajang HKG Tingkat Kabupaten

Advertorial

Warga Kecamatan Kota Bangun Sangat Terbantu dengan Hadirnya Layanan Digital Aplikasi Pantau BPKB

Advertorial

Pendapatan Restribusi Parkir Lampaui Target yang Ditetapkan

Hukum - Kriminal

Kejari Kukar Tangkap Anggota DPRD Terkait Kasus Pemalsuan Surat Tanah

Advertorial

Sekda Kukar Intruksikan Seluruh Kecamatan Harus Menggelar MTQ

Advertorial

Anggota DPRD Kaltim Soroti Pembangunan Infrastruktur Usai Kunjungan Lapangan di Kutim

Advertorial

Diskdikbud Akan Menggelar Event Apresiasi Pentas Seni Kebudayaan se-Kukar

Advertorial

Wakil Ketua DPRD Kaltim Tegaskan Sikap Partai untuk Tetap Mendukung Kebijakan Pemprov yang baik