Home / Advertorial / Infrastruktur / Pemerintah / Politik

Kamis, 24 April 2025 - 16:13 WIB

Ketua DPRD Kaltim Menyebut Perumusan Kebijakan Menjadi Dasar Utama Pemerataan Pembangunan

etua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan Renja tahun 2026

etua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan Renja tahun 2026

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026, pada Rabu (23/4/2025).

Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa pemerataan pembangunan  di seluruh daerah merupakan wujud dari keadilan. Sehingga perumusan kebijakan pembangunan yang merata harus menjadi dasar utama.

“Tidak boleh pembangunan hanya berfokus pada satu daerah saja. Setiap daerah memiliki hak yang sama dalam mendapat perhatian dari pemerintah,” kata Hasanuddin Mas’ud saat memberikan arahan dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kukar Sementara Melakukan Kunjungan Kerja ke Desa Tani Bhakti

Ia mengingatkan agar pembangunan harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara merata. Sehingga pentingnya sinergi dan fokus yang professional dari pemerintah agar pelaksanaan pembangunan mencapai hasil yang maksimal.

“Tidak bisa misalnya, PU melaksanakan pembangunan jalan, kemudian setelah tak berapa lama jalan harus dibongkar karena membangun saluran air. Ini program yang tidak pas, karena tidak ada sinergi sebelumnya. Lalu kemudian misalnya, membangun jalan yang jarang digunakan masyarakat, ini menjadi mubazir. Disinilah pentingnya perencanan dan bekerja lebih professional,” jelasnya.

Baca Juga :  10 Persen Pajak Sarang Burung Walet akan Dibagi untuk Bumdes

Menurutnya, rencana kerja pembangunan harus memenuhi sejumlah pendekatan seperti, melihat skala prioritas. Karena tidak semua aspirasi dan program masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selain itu, pendekatan politis juga bisa dilakukan, seperti visi misi Gubernurnur Kaltim yang di dalamnya termasuk usulan bersifat aspiratif, seperti musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).

“Musrenbang itu mewakili aspirasi masyarakat, yang di dalamnya juga memuat pokok-pokok pikiran DPRD,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Disdikbud Kukar: Lebih dari 100 Jabatan Kepala Sekolah Kosong, Masih Menunggu Rekomendasi Kementerian Terkait

Pemerintah

Gelar Rakerda, PKS Kukar Optimis Rebut Sembilan Kursi Legislatif

Advertorial

Wakil Ketua DPRD Ingatkan Bahwa Geliat Investasi di Kaltim Harus Tetap Memegang Prinsip Berpihak kepada Masyarakat

Advertorial

Pemdes Loa Janan Ulu Maksimalkan Potensi Unggulan di Sektor Pertanian

Advertorial

Disdikbud Kukar Gelar Kelas Parenting PAUD di Sejumlah Kecamatan, Libatkan Orang Tua Peserta Didik

Advertorial

Bupati Kukar Pimpin Upacara Peringatan Hari Bakti PU ke-79

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Sebut Personel Pemadam Kebakaran Terbatas

Advertorial

Koni Kukar Menggelar Musorkablub, Bupati Harap Jadi Momentum Evaluasi Kepengurusan