Home / Pemerintah / Politik

Sabtu, 21 November 2026 - 16:23 WIB

Ketua DPRD Kukar Dukung Fatwa Haram Vape yang Dikeluarkan MUI, Dorong Pemerintah Gencarkan Soisialisasi

Ahmad Yani - Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Latif/Eksposisi)

Ahmad Yani - Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Latif/Eksposisi)

KUTAI KARTANEGAR, eksposisi.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyambut positif fatwa haram penggunaan vape atau rokok elektrik yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia menilai keputusan tersebut tentu telah melalui berbagai pertimbangan, penelitian, dan kajian terkait dampak penggunaan vape bagi masyarakat.

Menurut Ahmad Yani, fatwa tersebut perlu dihormati dan disosialisasikan secara luas agar masyarakat memahami alasan di balik keputusan MUI. Ia berpandangan, apabila hasil kajian menunjukkan lebih banyak dampak negatif dibandingkan manfaatnya, maka masyarakat perlu mempertimbangkan hal tersebut secara serius.

Ia menegaskan, DPRD Kukar mendukung langkah MUI dalam memberikan panduan kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan persoalan yang menyangkut kesehatan dan kemaslahatan umat.

“Saya rasa banyak mudaratnya dibanding manfaatnya sehingga diharamkan. Kami selaku Ketua DPRD Kukar menyambut baik dan positif, bahkan kalau perlu kami bantu sosialisasikan,” ujarnya beberapa waktu yang lalu.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menghormati fatwa yang telah dikeluarkan MUI. Menurutnya, lembaga tersebut memiliki peran penting dalam memberikan pandangan keagamaan terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Baca Juga :  KPU Kukar Gelar Rapat Pleno Terbuka Hasil Verfak Kedua, AYL-AJA Penuhi Syarat Maju Pilkada 2024 Jalur Independent

Ahmad Yani menyebutkan, sosialisasi menjadi langkah penting agar keputusan tersebut tidak hanya diketahui, tetapi juga dipahami oleh masyarakat. Ia berharap dukungan terhadap fatwa MUI dapat diwujudkan melalui penyampaian informasi yang tepat kepada berbagai kalangan.

Di sisi lain, ia menyadari bahwa aktivitas perdagangan vape juga melibatkan pelaku usaha dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut. Namun, menurutnya, persoalan ini tidak semata-mata dilihat dari sisi perdagangan, melainkan juga harus mempertimbangkan dampak produk yang diperjualbelikan.

Ia menilai, apabila suatu aktivitas perdagangan berkaitan dengan produk yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, maka diperlukan perhatian dan langkah antisipasi dari pemerintah daerah.

“Persoalannya bukan karena di situ ada perdagangan atau perniagaan, tetapi yang diperdagangkan itu bisa menimbulkan efek yang merusak kesehatan. Kemudian juga bisa berdampak terhadap sistem kesehatan daerah dan seterusnya,” tegasnya.

Baca Juga :  Bupati Edi Damansyah Imbau Pelaku Dunia Usaha Penuhi Hak dan Kewajiban kepada Buruh

Karena itu, Ahmad Yani mendorong agar sosialisasi fatwa tersebut turut melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan para pelaku usaha. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai alasan dan tujuan dari dikeluarkannya fatwa tersebut.

Selain sosialisasi, ia juga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian kepada pedagang vape yang berpotensi terdampak apabila aktivitas perdagangan tersebut berkurang. Menurutnya, diperlukan solusi agar mereka tetap memiliki peluang untuk menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan.

Ia menyarankan pemerintah daerah mulai memikirkan alternatif usaha produktif bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian dari penjualan vape. Upaya tersebut dinilai penting agar penerapan kebijakan dan imbauan tidak mengabaikan keberlangsungan ekonomi pelaku usaha kecil.

“Pemerintah juga perlu ikut andil, misalnya bagaimana menyiapkan usaha lain yang lebih produktif dan lebih baik selain menjual atau berdagang vape,” pungkasnya. (ltf/fdl)

Share :

Baca Juga

Advertorial

APBD Meningkat Drastis, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Minta Pemprov Perhatikan Jalan Rusak

Pemerintah

DPRD Kukar Sebut Guru dan Kepala Sekolah Tak Bisa Disalahkan Terkait Pemberian Insentif yang Menjadi Temuan BPK

Advertorial

Bupati Kukar Serahkan Bantuan Sarana dan Prasarana kepada Petani dan Nelayan di Sebulu

Advertorial

64 Pejabat Dilantik, Pemkab Kukar Siapkan Pengisian Jabatan yang Masih Kosong

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Kecewa Dana Aspirasi Dialihkan Tanpa Sepengetahuan, Pendidikan di Dapil 5 Terlantar

Pemerintah

Ketua Komisi X DPR RI Dorong Skema Beasiswa Fleksibel bagi Aparat Desa untuk Tuntaskan Pendidikan S1

Advertorial

Festival Tunas Bahasa Ibu 2025 Sukses Digelar, Dorong Generasi Muda Melestarikan Bahasa Daerah

Hukum - Kriminal

Penerimaan Surat Suara PSU Pilkada Kukar, Polres Perketat Pengamanan