KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, telah kembali ke daerah usai mengikuti kegiatan retret kepemimpinan yang digelar di Magelang selama lima hari, sejak 15 hingga 19 April 2026.
Ahmad Yani, mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat pemahaman tentang kepemimpinan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menekankan bahwa orientasi utama dari kegiatan tersebut adalah mendorong para pemimpin untuk lebih peka terhadap persoalan masyarakat serta mampu menghadirkan solusi nyata dalam kerangka tugas berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, pendekatan yang diusung dalam retret bukanlah perubahan drastis, melainkan transformasi dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki hal-hal yang selama ini dinilai belum berjalan optimal.
“Bukan revolusi bahasanya, tetapi transformasi, jadi hal-hal yang kira-kira pemerintah daerah bersama pemerintah pusat belum dilaksanakan dengan baik, itu dilakukan perubahan-perubahan,” jelasnya.
Ahmad Yani juga menyoroti bahwa seluruh upaya tersebut bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut, indikator keberhasilan pembangunan adalah ketika masyarakat dapat hidup lebih layak dan merasakan kebahagiaan.
Ia menyampaikan bahwa salah satu poin penting yang ditekankan dalam retret adalah penguatan ketahanan nasional. Konsep ini, menurutnya, tidak hanya bersifat makro, tetapi juga harus diwujudkan di tingkat daerah.
“Ketahanan nasional itu adalah tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. Di daerah, itu berarti masyarakat harus sehat, berpendidikan, tidak ada kemiskinan, dan pembangunan merata,” katanya.
Ahmad Yani menilai bahwa seluruh elemen pemerintahan perlu berkomitmen untuk mewujudkan kondisi tersebut melalui kolaborasi yang solid.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam retret tersebut terdapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dukungan terhadap program-program prioritas nasional.
Program-program tersebut antara lain Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru.
“Ada instruksi bahwa semua program pemerintah yang menjadi andalan harus disupport. Ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah daerah maupun legislatif,” tegasnya.
Dari sisi penganggaran, ia menilai bahwa dukungan terhadap program tersebut dapat dilakukan melalui kolaborasi antara APBD dan APBN, sehingga implementasinya bisa berjalan optimal.
Ia juga menekankan bahwa dalam semangat pembangunan, tidak lagi relevan membedakan latar belakang politik. Menurutnya, yang utama adalah komitmen bersama untuk membangun daerah dan negara.
“Siapapun dia tidak dihitung lagi partainya apa, yang penting adalah semangat bersinergi membangun Indonesia Raya,” pungkasnya. (ltf/fdl)
