KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Camat Loa Kulu, pada Senin sore (9/11/2026). Sidak tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pembangunan kantor camat yang telah mangkrak sejak 2014 – 2015 dan hingga kini belum juga diselesaikan.
Ahmad Yani menegaskan, pembangunan fasilitas pemerintahan yang telah menggunakan anggaran daerah tersebut harus memiliki keberlanjutan hingga benar-benar tuntas.
Menurutnya, pembangunan yang sudah dimulai tidak seharusnya dibiarkan terbengkalai begitu saja, terlebih keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
“Ini kan sudah lama dilaksanakan, separuh, tapi harusnya ada ujungnya diselesaikan. Karena ini sejak tahun 2014–2015 tidak tuntas. Kita harap ini diselesaikan karena keberlanjutan pembangunan itu menjadi tujuan utama kita,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan klaim kepemilikan lahan yang selama ini menjadi salah satu kendala pembangunan.
Menurutnya, pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas lahan tersebut dipersilakan menempuh jalur hukum. Namun, klaim sepihak tanpa adanya keputusan pengadilan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan.
Ahmad Yani menilai, proses pembangunan semestinya tetap dapat dilanjutkan sembari pihak-pihak yang bersengketa menyelesaikan persoalan kepemilikan melalui jalur hukum.
Ia menegaskan, penghentian pembangunan seharusnya didasarkan pada kepastian hukum, bukan hanya karena adanya klaim dari pihak tertentu.
“Kalau ada keputusan pengadilan bahwa ini miliknya si A atau si B, itu baru berhenti jalan. Ini kan hanya orang klaim-klaim. Masa gara-gara klaim pembangunan berhenti, tidak boleh begitu. Dilanjutkan saja,” tegasnya.
Ia menyayangkan anggaran daerah yang telah digelontorkan untuk pembangunan tersebut belum dapat dinikmati masyarakat. Terlebih, kawasan itu dirancang sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik, dengan sejumlah fasilitas pendukung seperti kantor kepolisian, Koramil, serta fasilitas lainnya. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah agar pembangunan tidak kembali terbengkalai.
Sementara itu, Plt Camat Loa Kulu, Khairuddinata, menjelaskan bahwa pembangunan gedung kantor camat tersebut mulai berproses pada 2014 hingga 2015. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala setelah muncul sejumlah komplain terkait status lahan yang berada di kawasan eks Kayu Mas.
Ia menerangkan, persoalan tersebut sempat membuat pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) khawatir untuk melanjutkan pekerjaan. Pemerintah kabupaten saat itu juga telah mengupayakan penyelesaian melalui bagian pertanahan, dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa memiliki hak atas lahan untuk menempuh proses hukum.
“Pada saat itu kendalanya ada beberapa komplain, sehingga dari pihak PU ada rasa khawatir kalau ini dilanjutkan. Jadi, bagi pihak-pihak yang merasa ingin mengklaim, silakan berproses di peradilan untuk menuntut ke pengadilan,” jelasnya.
Selain persoalan lahan, ia menyebut pembangunan juga sempat terkendala efisiensi anggaran. Kondisi tersebut menyebabkan kelanjutan pekerjaan tidak kembali teranggarkan hingga sekarang.
Padahal, usulan penyelesaian pembangunan kantor camat beberapa kali telah disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi belum terealisasi.
Menurutnya, persoalan status lahan tersebut juga telah dibahas melalui rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kukar. Namun, munculnya kembali klaim kepemilikan membuat kepastian hukum atas objek lahan kantor Camat Loa Kulu perlu segera ditindaklanjuti agar tidak terus menjadi penghambat pembangunan.
Ia berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait dapat segera menyelesaikan persoalan tersebut melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan adanya kepastian status lahan, pembangunan kantor camat diharapkan dapat kembali dilanjutkan sehingga fasilitas pemerintahan yang telah lama terbengkalai itu bisa segera dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Harapan kami juga seperti itu, sehingga jelas, kepastian hukumnya jelas terhadap objek status lahan yang ada di kantor Camat Loa Kulu ini,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)
