Home / Ekonomi / Pemerintah / Politik

Selasa, 14 Juli 2026 - 19:25 WIB

Ketua DPRD Kukar Soroti Persoalan Tangga Arung Square Tak Kunjung Beres, Minta Bupati Evaluasi Kinerja Disperindag

Ahmad Yani - Ketua DPRD Kukar (Latif/Eksposisi)

Ahmad Yani - Ketua DPRD Kukar (Latif/Eksposisi)

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyoroti persoalan di Tangga Arung Square yang dinilai tak kunjung beres.

Ia pun  meminta Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengevaluasi terhadap OPD yang dinilai belum menunjukkan kinerja optimal. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar.

Menurutnya, hingga saat ini berbagai persoalan di kawasan Pasar Tangga Arung masih belum terselesaikan secara maksimal. Kondisi tersebut dinilai menjadi tanggung jawab OPD yang membidangi pengelolaan pasar.

Baca Juga :  DPRD Kutim Desak Pemkab Optimalkan Penyerapan Anggaran Jelang Akhir Tahun

“Kita minta dievaluasi, terkhusus kerja-kerja Disperindag. Karena terkait dengan pengelolaan Pasar Tangga Arung yang sampai sekarang tidak beres-beres,” katanya.

Ahmad Yani menilai kepala OPD memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan pelayanan publik berjalan baik. Oleh sebab itu, apabila kinerja dinas tidak menunjukkan perbaikan, maka pemerintah perlu mengambil langkah tegas.

“Kita harap bisa dilakukan perbaikan. Karena kita anggap yang paling bertanggung jawab Kepala Disperindag itu yang memang mengurusi pasar,” ucapnya.

Ia menegaskan, jabatan kepala dinas tidak seharusnya terlalu lama diisi oleh pelaksana tugas. Pengisian pejabat definitif dinilai penting agar pengambilan keputusan dan pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.

Baca Juga :  Komisi III DPRD Kaltim Menggelar RDP Terkait Bencana Longsor di Kabupaten Kukar

Selain itu, DPRD juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kompetensi pejabat yang nantinya akan mengisi jabatan strategis tersebut.

Menurut Ahmad Yani, profesionalisme dan kemampuan manajerial harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pejabat definitif agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

“Jangan di-PLT-kan terus, harus didefinitifkan. Kemudian kalau tidak kompeten, tidak profesional, ya diganti,” pungkasnya. (ltf/fdl)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Tanggapi Permasalahan TK2D Bidang Pendidikan, Dorong Pemerataan Penerimaan P3K

Advertorial

Tim Shorinji Kempo Kukar Ikuti Kejuaraan di Jepang, Sekda Pesan Jaga Kekompakan dan Kebersamaan

Ekonomi

Guna Mempercepat Pembangunan, Kepala OIKN Melakukan Pertemuan dengan Pimpinan Perbankan

Infrastruktur

Bupati Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kukar, Rekomendasi LKPJ 2025 Jadi Arah Strategi Pembangunan Daerah

Pemerintah

Musrenbang Kecamatan Tenggarong 2026, Himpun 1.438 Usulan untuk RKPD 2027

Advertorial

Guru PPPK Minta Kenaikan TPP, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Menyebut Akan Perjuangkan

Politik

Bertemu KH Saifuddin Marzuki, Rendi Solihin Dapat Dukungan Jelang PSU Pilkada Kukar

Advertorial

Disdikbud Kukar Bersama PP PAUD Bersinergi Memberikan Layanan Pendidikan Berkualitas