KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Agusriansyah Ridwan mengungkapkan pandangannya mengenai sengketa lahan yang melibatkan Kelompok Tani Bina Warga Desa Pengadan dan dua perusahaan besar, PT. Indexim Coalindo serta PT. SBA.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang diselenggarakan untuk menindaklanjuti surat dari Kelompok Tani Bina Warga. Rapat tersbut bertujuan untuk membahas permohonan penyelesaian sengketa lahan yang telah berlarut-larut antara kelompok tani dan perusahaan tambang.
Hearing itu dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan, yang didampingi oleh sejumlah anggota dewan lainnya, termasuk Hepnie Armansyah, Agusriansyah Ridwan, dan Faizal Rachman. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kelompok Tani Bina Warga, PT. Indexim Coalindo, Dinas PUPR, PMPTSP, serta tamu undangan lainnya. DPRD Kutim, senin (10/06/2024)
Dalam pernyataannya, Agusriansya Ridwan menekankan pentingnya melihat persoalan ini dari perspektif sosial dan kearifan lokal.
“Saya mencoba memulai persoalan ini dalam perspektif sosial atau permasyarakatan, tidak memasuki ranah yuridis. Saya lebih memilih melihat dari perspektif kearifan lokal dan sosiologis,” ujarnya.
Agusriansya juga menyoroti bahwa masyarakat lokal telah ada dan berkembang di wilayah tersebut jauh sebelum izin perusahaan diberikan.
“Pendekatan filosofisnya adalah bahwa masyarakat itu lebih dulu ada daripada izin yang dimiliki perusahaan. Mereka memiliki kehidupan dan mata pencaharian yang telah menjadi struktur kemasyarakatan secara terus-menerus,” tambahnya.
Dia menegaskan bahwa isu ini sangat substansial untuk didiskusikan. Menurutnya, membawa masalah ini ke ranah hukum hanya akan merugikan rakyat.
“Kalau kita mengambil pendekatan yuridis, lebih baik kita ke pengadilan. Namun, itu tidak pernah menguntungkan bagi rakyat karena pemilik modal bisa menguasai semua sisi kehidupan di dunia ini,” jelasnya.
Dalam Rapat dengar pendapat Semua pihak mengharapkan dapat menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.
“Sebagai langkah awal, pihak DPRD Kutim akan mengumpulkan lebih banyak data dan informasi terkait sengketa ini untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat berikutnya,” tutupnya. (adv/dprd/kutim)
