Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Rabu, 12 Juni 2024 - 16:33 WIB

Konflik Lahan Antara Kelompok Tani dan Perusahaan Ditengahi DPRD Kutim

Agusriansyah Ridwan - Anggota DPRD Kutai Timur

Agusriansyah Ridwan - Anggota DPRD Kutai Timur

KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Agusriansyah Ridwan mengungkapkan pandangannya mengenai sengketa lahan yang melibatkan Kelompok Tani Bina Warga Desa Pengadan dan dua perusahaan besar, PT. Indexim Coalindo serta PT. SBA.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang diselenggarakan untuk menindaklanjuti surat dari Kelompok Tani Bina Warga. Rapat tersbut bertujuan untuk membahas permohonan penyelesaian sengketa lahan yang telah berlarut-larut antara kelompok tani dan perusahaan tambang.

Hearing itu dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan, yang didampingi oleh sejumlah anggota dewan lainnya, termasuk Hepnie Armansyah, Agusriansyah Ridwan, dan Faizal Rachman. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kelompok Tani Bina Warga, PT. Indexim Coalindo, Dinas PUPR, PMPTSP, serta tamu undangan lainnya. DPRD Kutim, senin (10/06/2024)

Baca Juga :  Bupati Menghadiri Pelantikan Pengurus KNPI Kukar 2024–2027, Dorong Sinergi Bersama

Dalam pernyataannya, Agusriansya Ridwan menekankan pentingnya melihat persoalan ini dari perspektif sosial dan kearifan lokal.

“Saya mencoba memulai persoalan ini dalam perspektif sosial atau permasyarakatan, tidak memasuki ranah yuridis. Saya lebih memilih melihat dari perspektif kearifan lokal dan sosiologis,” ujarnya.

Agusriansya juga menyoroti bahwa masyarakat lokal telah ada dan berkembang di wilayah tersebut jauh sebelum izin perusahaan diberikan.

 “Pendekatan filosofisnya adalah bahwa masyarakat itu lebih dulu ada daripada izin yang dimiliki perusahaan. Mereka memiliki kehidupan dan mata pencaharian yang telah menjadi struktur kemasyarakatan secara terus-menerus,” tambahnya.

Baca Juga :  Bupati Edi Damansyah Melakukan Safari Subuh Sekaligus Melepas Jemaah Haji Asal Kukar

Dia menegaskan bahwa isu ini sangat substansial untuk didiskusikan. Menurutnya, membawa masalah ini ke ranah hukum hanya akan merugikan rakyat.

“Kalau kita mengambil pendekatan yuridis, lebih baik kita ke pengadilan. Namun, itu tidak pernah menguntungkan bagi rakyat karena pemilik modal bisa menguasai semua sisi kehidupan di dunia ini,” jelasnya.

Dalam Rapat dengar pendapat Semua pihak mengharapkan dapat menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

“Sebagai langkah awal, pihak DPRD Kutim akan mengumpulkan lebih banyak data dan informasi terkait sengketa ini untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat berikutnya,” tutupnya. (adv/dprd/kutim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Pemkab Kukar Bersama TNI Genjot Infrastruktur Pertanian di Loa Kulu Melalui TMMD ke-130

Advertorial

Pemkab Kukar Dukung Beranda Imigrasi untuk Perluas Akses Layanan bagi Masyarakat

Olahraga dan Kesehatan

Dispora Kukar Melakukan Pembinaan Karakter Pemuda Melalui Dukungan Terhadap Olahraga Masyarakat

Advertorial

Pansus Raperda Pertanggung Jawaban APBD 2023 DPRD Kutim Siap Laporkan Hasil Pembahasan

Pemerintah

Disdikbud Kukar Targetkan Pembagian Perlengkapan Sekolah Gratis untuk 30 Ribu Siswa Rampung Agustus

Advertorial

Asisten I Setkab Kukar Melakukan Pengecekan Harga Bahan Pokok Menjelang Lebaran

Advertorial

Disdikbud Kukar Menggelar Bimtek PPDB Online yang Diikuti 200 Peserta

Advertorial

Ketua DPRD Kutim Tegaskan Aspirasi Masyarakat yang Dituangkan Dalam Pokir Tetap Direalisasikan