KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan pentingnya optimalisasi potensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai instrumen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kukar di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, pada Selasa (21/10/2025).
Rakorda yang diikuti perwakilan UPZ dari seluruh OPD, badan usaha daerah, kecamatan, desa, serta instansi vertikal tersebut mengusung tema “Sinergi Pemangku Kepentingan untuk Optimalisasi Pengumpulan dan Pendayagunaan ZIS bagi Mendukung Visi Kukar Idaman Terbaik.”
Tema itu, menurut Ketua Baznas Kukar M. Shafik Avicenna, menggambarkan komitmen bersama untuk memperkuat peran zakat dalam mendukung pengentasan kemiskinan di daerah.
“Rakorda ini bukan sekadar forum seremonial, tetapi ajang penting untuk membahas isu-isu aktual dalam pengelolaan zakat dan merumuskan strategi baru agar penyaluran ZIS semakin efektif,” ujar Shafik Avicenna.
Ia mengungkapkan, sepanjang 2025 Baznas mencatat peningkatan signifikan dalam aktivitas pengumpulan zakat dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kukar. Dari 36 OPD yang memiliki UPZ, kini sebanyak 28 di antaranya aktif dengan total penghimpunan lebih dari Rp1 miliar, naik tajam dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp400 juta.
“Kenaikan ini menunjukkan bahwa kepercayaan ASN dan masyarakat terhadap Baznas semakin meningkat,” sebutnya.
Sementara itu, Sekda Kukar Sunggono dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas peran Baznas yang terus berupaya memperkuat tata kelola zakat di daerah.
Ia menilai, zakat memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menjadi salah satu pilar pembangunan berbasis keadilan.
“Komitmen pemerintah daerah sudah jelas, kami telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Zakat, agar tata kelola zakat di Kukar lebih profesional, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Namun, Sunggono mengakui masih ada tantangan yang perlu dibenahi, terutama terkait tingkat partisipasi beberapa instansi dan perusahaan daerah dalam gerakan zakat. Ia mendorong Baznas agar lebih aktif menjalin komunikasi dan memperluas jangkauan program.
“Saya berharap Baznas Kukar bisa lebih agresif. Potensi ZIS kita sangat besar, apalagi dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kukar. Ini harus bisa digarap dengan baik,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan tiga pesan penting dari Bupati Kukar kepada peserta Rakorda. Pertama, perlunya evaluasi menyeluruh terhadap capaian pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kedua, menyamakan persepsi dan strategi pengelolaan antara Baznas dan UPZ. Ketiga, memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Baznas, dan mitra strategis lainnya agar terbentuk ekosistem pengelolaan zakat yang berkelanjutan.
“Ekosistem itu harus saling terhubung, tidak satu arah saja. UPZ di setiap instansi harus memahami bahwa zakat yang dihimpun bukan hanya untuk orang lain, tapi juga bisa kembali membantu rekan kerja dan masyarakat sekitar,” jelasnya.
Ia mengungkapkan setiap tahun Pemkab Kukar menyalurkan dana hibah untuk mendukung kegiatan Baznas. Namun ke depan, ia berharap Baznas mampu mandiri dengan mengandalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
“Kalau hibah terus meningkat, artinya Baznas belum sepenuhnya mandiri. Harapan kami, ke depan Baznas bisa menjadi lembaga yang kuat, dipercaya, dan berdaya guna tinggi bagi masyarakat,” ucapnya.
Rakorda tersebut diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Baznas dalam mewujudkan Kukar sebagai daerah yang religius, sejahtera, dan berkeadilan sosial sesuai dengan visi Kukar Idaman Terbaik. (adv/prokom/kukar)
