KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) akan melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna memperjuangkan dana kurang salur yang menjadi hak daerah. Nilai dana yang diperjuangkan menjadi hak Kukar yakni mencapai sekitar Rp3 triliun.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan rencana audiensi tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Kaltim bersama seluruh kepala daerah se-Kaltim.
“Kutai Kartanegara memiliki dana kurang bayar lebih kurang Rp3 triliun. Itu yang coba kita perjuangkan bersama,” ujarnya, pada Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, dana kurang salur tersebut merupakan hak daerah yang diharapkan dapat segera direalisasikan oleh pemerintah pusat.
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah daerah juga membahas persoalan dana lebih bayar sekitar Rp600 miliar yang turut menjadi bagian dari pembahasan bersama.
Aulia menjelaskan, penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi perhatian bersama karena pendapatan daerah sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Oleh sebab itu, seluruh kepala daerah di Kaltimr bersepakat mencari solusi bersama agar kemampuan keuangan daerah tetap terjaga.
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah menyampaikan langsung kondisi fiskal daerah kepada Kementerian Keuangan melalui audiensi yang difasilitasi Pemprov Kaltim.
“Rencana kita akan melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan sehingga mudah-mudahan apa yang menjadi hak masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara bisa didapatkan,” katanya.
Selain memperjuangkan dana transfer pusat, Pemkab Kukar juga berupaya memperkuat pendapatan dari sektor yang menjadi kewenangan daerah.
Evaluasi terhadap penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menjadi salah satu langkah yang sedang dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
Menurut Aulia, kolaborasi antar pemerintah daerah di Kaltim menjadi kunci menghadapi tantangan fiskal yang kini dirasakan hampir seluruh kabupaten dan kota.
“Kami juga berdiskusi bagaimana mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang kita miliki. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini ada solusi yang bisa memperkuat kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.
Hingga kini, jadwal audiensi dengan Kementerian Keuangan masih menunggu kepastian dari Gubernur Kaltim yang tengah membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menyampaikan langsung kondisi daerah kepada Kementerian Keuangan,” pungkasnya. (ltf/fdl)
