Home / Advertorial / Pemerintah

Selasa, 16 Mei 2023 - 16:44 WIB

Pemkab Kukar Menggelar Pertemuan dengan BPJS Kesehatan Membahas Optimalisasi Program JKN

Totok Heru Subroto - Asisten III Sekretariat Daerah Kukar

Totok Heru Subroto - Asisten III Sekretariat Daerah Kukar

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar pertemuan dengan BPJS Cabang Samarinda, membahas optimalisasi implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di Kantor Bupati Kukar, pada Selasa (16/5/2023).

Asisten III Sekretariat Daerah Kukar Totok Heru Subroto yang memimpin pertemuan bersama Kepala BPJS Samarinda Yerri Gerson Rumawa menyampaikan tentang pentingnya pemanfaatan big data dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

“Big data dalam Program JKN berperan sangat penting untuk mendukung pembangunan kesehatan di daerah. Data yang dimiliki BPJS Kesehatan merupakan big data yang menjadi poin krusial dalam penyelenggaraan Program JKN yang harus sinkron dengan data yang ada di daerah,” sebutnya.

Baca Juga :  Dispar Sukses Fasilitasi Himpunan Mahasiswa Kukar di Kota Malang Membuat Pegelaran

Data tersebut sangat penting untuk membangun ekosistem kesehatan yang baik. “Kami mendorong BPJS Kesehatan untuk menciptakan tata kelola data yang baik. Sehingga pemanfaatan data BPJS Kesehatan dapat digunakan dengan baik oleh seluruh stakeholder Program JKN,” ujar Totok.

Keterbukaan pemanfaatan data yang dimiliki BPJS Kesehatan, sebutnya, akan membuka akses bagi masyarakat untuk dapat memantau data terkait pengelolaan Program JKN melalui Dashboard JKN.

Baca Juga :  Penanganan Stunting di Marangkayu Jadi Prioritas, Pemerintah Kecamatan Klaim Angka Menurun

“Data berupa capaian cakupan kepesertaan, profil kepesertaan, fasilitas kesehatan yang bekerja sama, serta pemanfaatan pelayanan kesehatan di masing-masing daerah akan berguna bagi publik,” kata Totok.

Dia menegaskan istilah BPJS Kesehatan untuk mencakup seluruh masyarakat strata masyarakat Indonesia baik kaya maupun miskin. Disampaikannya bahwa kesehatan adalah hak dan investasi yang menjadi hak seluruh warganegara.

“Dengan demikian diperlukan sistem yang mengatur pelaksanaan upaya pemenuhan hak warga untuk tetap hidup sehat. Dengan mengutamakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin,” pungkasnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Hadiri Peringatan Hari Guru Nasional, Anggota DPRD Kaltim Soroti Kasus Kriminalisasi Guru

Advertorial

Kampanyekan Gerakan Sekolah Sehat, Upaya Disdikbud Cegah Stunting dan Cetak Generasi Cerdas

Advertorial

Masa Kerja Belum Efektif, Pansus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Kaltim Optimalkan Target

Advertorial

Cari Bibit Potensial, Dispora Kukar Akan Melaksanakan Festival Sepak Bola Usia Dini

Advertorial

Bupati Kukar Berikan Bantuan di Kecamatan Samboja Barat

Advertorial

DPRD Kaltim Minta Pemprov Gunakan APBD di Sektor Pendidikan Tepat Sasaran

Advertorial

Ribuan Pelamar CPNSD di Kutim Antusias Ikuti Seleksi Kompetensi Dasar

Advertorial

Wakil Ketua DPRD Kutim Mendorong Perempuan Untuk Aktif Berpartisipasi di Bidang Politik