Home / Advertorial / Pemerintah

Selasa, 16 Mei 2023 - 16:44 WIB

Pemkab Kukar Menggelar Pertemuan dengan BPJS Kesehatan Membahas Optimalisasi Program JKN

Totok Heru Subroto - Asisten III Sekretariat Daerah Kukar

Totok Heru Subroto - Asisten III Sekretariat Daerah Kukar

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar pertemuan dengan BPJS Cabang Samarinda, membahas optimalisasi implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di Kantor Bupati Kukar, pada Selasa (16/5/2023).

Asisten III Sekretariat Daerah Kukar Totok Heru Subroto yang memimpin pertemuan bersama Kepala BPJS Samarinda Yerri Gerson Rumawa menyampaikan tentang pentingnya pemanfaatan big data dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

“Big data dalam Program JKN berperan sangat penting untuk mendukung pembangunan kesehatan di daerah. Data yang dimiliki BPJS Kesehatan merupakan big data yang menjadi poin krusial dalam penyelenggaraan Program JKN yang harus sinkron dengan data yang ada di daerah,” sebutnya.

Baca Juga :  Kukar Bersholawat Jilid 2 Sukses Digelar, Ribuan Masyarakat Padati Taman Kota Raja

Data tersebut sangat penting untuk membangun ekosistem kesehatan yang baik. “Kami mendorong BPJS Kesehatan untuk menciptakan tata kelola data yang baik. Sehingga pemanfaatan data BPJS Kesehatan dapat digunakan dengan baik oleh seluruh stakeholder Program JKN,” ujar Totok.

Keterbukaan pemanfaatan data yang dimiliki BPJS Kesehatan, sebutnya, akan membuka akses bagi masyarakat untuk dapat memantau data terkait pengelolaan Program JKN melalui Dashboard JKN.

Baca Juga :  Siapkan Calon ASN yang Berkualitas, Pemkab Kukar Siapkan Program Pendampingan Melaui Dispora

“Data berupa capaian cakupan kepesertaan, profil kepesertaan, fasilitas kesehatan yang bekerja sama, serta pemanfaatan pelayanan kesehatan di masing-masing daerah akan berguna bagi publik,” kata Totok.

Dia menegaskan istilah BPJS Kesehatan untuk mencakup seluruh masyarakat strata masyarakat Indonesia baik kaya maupun miskin. Disampaikannya bahwa kesehatan adalah hak dan investasi yang menjadi hak seluruh warganegara.

“Dengan demikian diperlukan sistem yang mengatur pelaksanaan upaya pemenuhan hak warga untuk tetap hidup sehat. Dengan mengutamakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin,” pungkasnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Anggota DPRD Sebut Konflik Lahan Pertambangan di Kutim Berpotensi Menjadi Sengketa Sosial

Advertorial

BPBD Kukar Siapkan Pelatihan dan Pembinaan Relawan Balakarcana

Advertorial

Anggota DPRD Kaltim mengajak Kementerian ESDM Turun Bersama Awasi Kegiatan Pasca Tambang

Advertorial

Jalan Ulin di Kecamatan Muara Muntai Akan Dilakukan Semenisasi

Pemerintah

Ngapeh Hambat Pemkab Kukar Bahas Persiapan Kegiatan Tahun 2022

Advertorial

Jabat Kalak BPBD Kukar yang Baru, Fida Hurasani Langsung Pimpin Apel Gelar Pasukan dan Cek Sarpras

Pemerintah

Perjuangkan Kesejahteraan Tenaga Pendidik, Salehuddin Ungkapkan PPPK Guru akan Mendapat Kenaikan Tunjangan

Advertorial

Sekda Kukar Menghadiri Rakor Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2026