Home / Advertorial / Pemerintah

Selasa, 16 Mei 2023 - 16:44 WIB

Pemkab Kukar Menggelar Pertemuan dengan BPJS Kesehatan Membahas Optimalisasi Program JKN

Totok Heru Subroto - Asisten III Sekretariat Daerah Kukar

Totok Heru Subroto - Asisten III Sekretariat Daerah Kukar

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar pertemuan dengan BPJS Cabang Samarinda, membahas optimalisasi implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di Kantor Bupati Kukar, pada Selasa (16/5/2023).

Asisten III Sekretariat Daerah Kukar Totok Heru Subroto yang memimpin pertemuan bersama Kepala BPJS Samarinda Yerri Gerson Rumawa menyampaikan tentang pentingnya pemanfaatan big data dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

“Big data dalam Program JKN berperan sangat penting untuk mendukung pembangunan kesehatan di daerah. Data yang dimiliki BPJS Kesehatan merupakan big data yang menjadi poin krusial dalam penyelenggaraan Program JKN yang harus sinkron dengan data yang ada di daerah,” sebutnya.

Baca Juga :  5 Atlet Kempo Kukar Toreh Prestasi di Jepang, Wabup Rendi Solihin Komitmen Berikan Bonus

Data tersebut sangat penting untuk membangun ekosistem kesehatan yang baik. “Kami mendorong BPJS Kesehatan untuk menciptakan tata kelola data yang baik. Sehingga pemanfaatan data BPJS Kesehatan dapat digunakan dengan baik oleh seluruh stakeholder Program JKN,” ujar Totok.

Keterbukaan pemanfaatan data yang dimiliki BPJS Kesehatan, sebutnya, akan membuka akses bagi masyarakat untuk dapat memantau data terkait pengelolaan Program JKN melalui Dashboard JKN.

Baca Juga :  Dinas PU Kukar Mengerjakan Pembangunan Jalan Desa Embalut

“Data berupa capaian cakupan kepesertaan, profil kepesertaan, fasilitas kesehatan yang bekerja sama, serta pemanfaatan pelayanan kesehatan di masing-masing daerah akan berguna bagi publik,” kata Totok.

Dia menegaskan istilah BPJS Kesehatan untuk mencakup seluruh masyarakat strata masyarakat Indonesia baik kaya maupun miskin. Disampaikannya bahwa kesehatan adalah hak dan investasi yang menjadi hak seluruh warganegara.

“Dengan demikian diperlukan sistem yang mengatur pelaksanaan upaya pemenuhan hak warga untuk tetap hidup sehat. Dengan mengutamakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin,” pungkasnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Ketidakhadiran Hasil Audit BPK Menjadi Sorotan Fraksi PDI-P DPRD Kutim

Advertorial

Tindaklanjuti Permintaan Nelayan, DKP Kukar Akan Gelar Pelatihan Pembuatan Perahu

Advertorial

Tekan Angka Kematian Bayi dan Stunting, DPMD Kukar Lakukan Pembinaan Kader Posyandu

Advertorial

Dukung Pembangunan, DPRD Kukar Mendapat Penghargaan dari Pemdes Batuah

Pemerintah

Ketua DPRD Kukar Hadiri Pelantikan Rektor Unikarta, Dorong Penguatan SDM dan Kolaborasi Stakeholder

Advertorial

Fraksi Amanat Keadilan Berkarya Menanggapi Penyampaian Bupati Kutim Tentang Nota Penjelasan RAPBD 2024

Advertorial

Wakil Ketua DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan MBG, Distribusi Belum Merata

Advertorial

Disdikbud Kukar Menggelar Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang Menyasar Siswa Tingkat SMP