KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) beserta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kukar dan Cipta Kondusifitas Menjelang Idul Fitri 2025, berlangsung di Aula Serba Guna Bappeda Kukar, pada Selasa (25/3/2025).
Dalam arahan Bupati Kukar Edi Damansyah, yang dibacakan Sekda Kukar Sunggono menyampaikan Rakor Forkopimda beserta TPID ini merupakan forum yang rutin diadakan untuk membahas pengendalian inflasi dan Cipta Kondusifitas di tingkat daerah di Kabupaten Kukar utamanya menjelang perayaan Hari raya Idul Fitri 1446 H.
“Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dalam pengelolaan ekonomi daerah, termasuk pemerintah daerah, Perbankan, dunia usaha, serta instansi lainnya yang berkompeten dalam pengendalian inflasi,” katanya.
Disampaikannya, tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk memastikan bahwa upaya pengendalian inflasi berjalan secara lebih efektif di tingkat daerah dengan mengupayakan keterjangkauan harga, menjamin ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, serta meningkatkan komunikasi yang efektif kepada masyarakat melalui berbagai media.
“Saat ini, kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilaksanakan melalui berbagai langkah, antara lain Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah, sidak bersama Polres, Disperindag, dan Ketahanan Pangan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan seperti beras, minyak goreng, dan LPG 3 kg bersubsidi, serta pelaporan rutin ke tautan wasinflasi.kemendagri,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga menyusun laporan neraca ketersediaan pangan dan menggunakan APBD untuk transportasi operasi pasar. Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) juga disiapkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan harga barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.
“Dana BTT ini dapat digunakan untuk mengurangi beban masyarakat akibat inflasi, seperti bantuan sosial melalui program padat karya yang bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat, subsidi ongkos angkut barang dan orang, serta perbaikan infrastruktur yang terdampak bencana guna menjaga kelancaran transportasi dan distribusi barang,” ucapnya.
Sementara itu, untuk menjaga stabilitas daerah selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 1446 H, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memantau harga komoditas pangan utama seperti beras, cabai, bawang, daging, dan telur, serta memastikan stok tersedia di gudang, pasar, dan ritel modern.
“Koordinasi dengan Satgas Pangan dan aparat penegak hukum juga perlu dilakukan untuk mengatasi lonjakan harga yang tidak wajar, gangguan distribusi, serta penimbunan bahan pokok dan BBM/LPG. Selain itu, intervensi pasar harus dioptimalkan melalui operasi pasar murah dan gerakan pangan murah guna memastikan distribusi pangan tetap berjalan lancar, terutama di wilayah rawan kemacetan,” sebutnya.
Menurutnya, edukasi kepada masyarakat juga penting dilakukan agar mereka berbelanja secara bijak dan tidak melakukan panic buying.
“Kampanye komunikasi melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, dan media sosial harus terus digalakkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang ketersediaan pangan dan kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga,” pungkasnya. (adv/diskominfo/kukar)
