KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit mulai memunculkan dampak di tingkat petani di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Sejumlah petani swadaya disebut mulai memilih menunda panen lantaran harga jual sawit dinilai tidak lagi mampu menutupi biaya operasional.
Kondisi tersebut turut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar karena dikhawatirkan berdampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat desa yang selama ini bergantung pada sektor perkebunan sawit.
Kepala Dinas Perkebunan Kukar, Muhammad Taufik, mengatakan gejala penundaan panen mulai ditemukan di sejumlah wilayah. Menurutnya, petani swadaya menjadi kelompok yang paling merasakan dampak anjloknya harga sawit di pasaran.
“Sekarang sudah ada tanda-tanda beberapa yang saya pantau itu, beberapa petani swadaya sudah saya dapat informasi, biar saja tidak usah dipanen gitu. Karena dengan harga seribu lima ratus, itu mereka tidak nutup,” ujarnya, pada Kamis (28/5/2026).
Ia menjelaskan, harga sawit di tingkat petani swadaya saat ini berada di bawah Rp2.000 per kilogram. Bahkan sebelumnya sempat turun hingga Rp1.600 per kilogram, jauh dibanding harga normal yang pernah mencapai kisaran Rp3.000 per kilogram.
Menurut Taufik, kondisi tersebut berbeda dengan petani plasma atau petani yang bermitra dengan perusahaan perkebunan. Petani dalam pola kemitraan masih mendapatkan harga sesuai penetapan pemerintah provinsi.
“Karena kami sudah menghimbau kepada perusahaan terbesar untuk konsisten juga memberi dengan harga yang penetapan itu yang masih bermitra,” katanya.
Menurtunya, pengawasan pemerintah terhadap harga sawit sejauh ini lebih mudah dilakukan pada sektor kemitraan atau plasma. Sebab harga ditentukan bersama antara pemerintah provinsi dan perusahaan perkebunan.
Sementara untuk petani swadaya yang menjual hasil panen di luar skema kemitraan, pemerintah tidak dapat mengontrol harga secara penuh karena mekanismenya mengikuti pasar.
“Nah kalau harga di tingkat di luar yang kemitraan tadi, yang di luar kemitraan itu yang tidak bisa-bisa diawasi sepenuhnya oleh pemerintah,” jelasnya.
Pemkab Kukar mencatat sebagian besar lahan sawit di daerah tersebut masih berada dalam pola kemitraan. Dari sekitar 206 ribu hektare perkebunan sawit di Kukar, mayoritas dikelola perusahaan besar bersama petani plasma yang bermitra dengan puluhan perusahaan dan pabrik kelapa sawit.
Meski demikian, petani swadaya tetap menjadi kelompok yang rentan ketika terjadi gejolak harga di pasar global maupun kebijakan tata niaga sawit nasional.
Penurunan harga TBS sendiri disebut mulai terjadi setelah munculnya wacana kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas crude palm oil (CPO).
Pemerintah daerah berharap kondisi tersebut tidak berlangsung lama karena jika harga sawit terus melemah, maka daya beli masyarakat desa juga berpotensi ikut menurun.
“Tapi sekali lagi, menurut pengamat, ini sifatnya temporer mudah-mudahan. Ketika harga CPO dunia membaik, pasti harga TBS membaik,” pungkasnya. (ltf/fdl)
