KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Yulianus Henock Sumual, meminta pemerintah memperkuat langkah antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur.(Kaltim)
Ia menilai pemerintah perlu melakukan langkah antisipatif sejak dini mengingat kondisi kemarau berkepanjangan yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya karhutla.
Yulianus mengaku telah mengingatkan pihak terkait di bidang kehutanan, termasuk pemerintah dan instansi kehutanan di tingkat provinsi, agar segera mempersiapkan langkah pencegahan.
“Dari awal saya sudah memperingatkan pihak pimpinan kehutanan, pimpinan kehutanan provinsi yang berhubungan dengan masalah kehutanan untuk mengantisipasi, menjaga dampak dari kemarau berkepanjangan,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu mengarahkan satuan tugas terkait untuk melakukan pemetaan dan pendataan terhadap wilayah-wilayah yang memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran.
Ia menilai langkah tersebut penting dilakukan agar potensi kebakaran dapat diketahui lebih awal dan penanganan bisa dilakukan sebelum api meluas.
“Sesegera mungkin mengarahkan satuan-satuan tugasnya untuk mendata daerah-daerah yang kemungkinan terbakar hutan di daerah masing-masing,” katanya.
Yulianus menyoroti kondisi Kaltim yang saat ini telah terdapat sejumlah titik kebakaran. Menurutnya, persoalan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, tetapi membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Khusus Kalimantan Timur yang saat ini banyak titik yang sudah terjadi kebakaran, saya berharap ini bukan hanya tugas Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar kebakaran tidak terus meluas hingga mengancam kawasan hutan di Kalimantan. Selain faktor kemarau panjang, Yulianus juga meminta pemerintah mengantisipasi kemungkinan adanya pembakaran yang dilakukan secara sengaja.
Menurutnya, apabila ditemukan indikasi tindak pidana dalam peristiwa karhutla, aparat harus segera melakukan penyelidikan dan menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran.
“Jangan sampai seluruh bumi Kalimantan ini hutan-hutannya habis terbakar, dampak kemarau kepanjangan atau orang-orang yang sengaja membakar hutan, baik itu masalah perkembangan sawit dan lain-lain,” katanya.
Yulianus menegaskan, pemerintah perlu menindaklanjuti setiap indikasi pembakaran yang dilakukan secara sengaja, termasuk apabila berkaitan dengan kepentingan pembukaan atau pengembangan lahan.
Namun, apabila kebakaran terjadi akibat faktor bencana dan kondisi alam, ia meminta pemerintah segera mengerahkan seluruh sumber daya untuk melakukan pemadaman dan pengendalian.
Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam penanganan karhutla, termasuk penyiraman menggunakan helikopter serta pelaksanaan modifikasi cuaca untuk membantu mengatasi kondisi kering yang memperparah kebakaran.
“Tapi apabila itu bencana, segera dilakukan modifikasi termasuk penyiraman oleh helikopter dan sebagainya, termasuk rekayasa hujan,” pungkasnya. (ltf/fdl)
