KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menyatakan sepakat dengan pernyataan Presiden mengenai besarnya pengeluaran pemerintah untuk daerah. Menurutnya, hal tersebut perlu dilihat dari sisi pengelolaan anggaran dan sumber daya, yang sebagian kewenangannya kini berada di tangan pemerintah pusat.
Ia menilai, pemerintah daerah perlu mengambil peran lebih besar dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Aulia menjelaskan, Indonesia merupakan satu kesatuan yang terdiri dari berbagai daerah dengan potensi dan karakteristik masing-masing. Karena itu, pembangunan nasional juga perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat di daerah sebagai bagian dari tujuan pembangunan Indonesia.
Menurutnya, arah kebijakan yang disampaikan Presiden menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Pemkab Kukar pun mulai menyiapkan sejumlah langkah agar tidak hanya bergantung pada penerimaan royalti dari pemerintah pusat.
“Kalau kita bicara Indonesia, yang namanya Indonesia itu di mana? Ya daerah-daerah ini. Pulau Kalimantan, Pulau Sumatra, Pulau Sulawesi, itulah Indonesia. Masyarakat yang dimaksud oleh pemerintah pusat sama dengan masyarakat yang dimaksud oleh pemerintah daerah,” ujar Aulia Rahman Basri pada Jumat (23/10/2026).
Ia mengatakan, Kukar memiliki potensi besar di sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, serta minyak dan gas bumi (migas). Potensi tersebut dinilai perlu dikelola dengan strategi yang tepat agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu langkah yang tengah disiapkan Pemkab Kukar adalah mengajukan konsesi pertambangan kepada pemerintah pusat. Melalui skema tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan usaha dan memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayahnya.
Selain pertambangan, Pemkab Kukar juga berencana mengajukan konsesi perkebunan kelapa sawit. Aulia berharap, langkah ini dapat membuka peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki sekaligus memperkuat sumber pendapatan di luar skema penerimaan yang selama ini bergantung pada pemerintah pusat.
Di sektor migas, Pemkab Kukar tengah menyiapkan upaya untuk memperoleh alokasi gas dari perusahaan Eni yang dialirkan melalui wilayah Muara Badak dan Marangkayu hingga Bontang. Alokasi tersebut direncanakan untuk mendukung pembangunan fasilitas Compressed Natural Gas (CNG) di wilayah Marangkayu.
Fasilitas CNG tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi nelayan dan pelaku industri, sekaligus mendukung pengembangan kawasan industri yang direncanakan di Marangkayu.
Dengan demikian, pemanfaatan potensi gas tidak hanya berorientasi pada kegiatan produksi, tetapi juga dapat menunjang aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Aulia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kebijakan yang memberikan ruang kepemilikan saham bagi pemerintah daerah pada perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.
Menurutnya, skema tersebut berpotensi menjadi sumber manfaat ekonomi jangka panjang bagi daerah, apabila didukung mekanisme dan ketentuan yang sesuai.
Ia mencontohkan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kukar, baik di sektor pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit. Apabila terdapat kebijakan yang memungkinkan pemerintah daerah memperoleh bagian saham, Kukar berpeluang mendapatkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan dari aktivitas usaha tersebut.
“Misalnya, kita diberi 10 sampai 20 persen dengan mekanisme yang sama seperti di migas, ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk warga masyarakat yang ada di tempat kita,” ungkapnya.
Menurutnya, upaya memperkuat kemandirian ekonomi daerah juga berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki kapasitas ekonomi yang memadai agar dapat merespons kebutuhan masyarakat, termasuk ketika terjadi konflik sosial maupun persoalan lainnya.
Ia berharap, langkah-langkah yang tengah disiapkan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kukar yang mandiri, kuat, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Semangat itu, menurutnya, sejalan dengan pesan yang terkandung dalam Mars Kutai Kartanegara, yakni keinginan agar daerah mampu berdiri di atas kaki sendiri serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
“Kita merasa bahwa tanah Kutai adalah tanah yang bertuah. Kita ingin Kutai Kartanegara menjadi daerah yang jagau, yang kuat, dan bisa menyejahterakan warga masyarakatnya,” pungkasnya. (ltf/fdl)
