KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) memahami substansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pemahaman tersebut dinilai penting agar ASN dapat membantu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat sekaligus meluruskan berbagai kesalahpahaman terkait ketentuan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, saat membuka kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Republik Indonesia yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, pada Kamis (12/11/2026). Kegiatan tersebut diselenggarakan Kementerian Haji dan Umrah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Sunggono menjelaskan, pelaksanaan sosialisasi tersebut berawal dari diskusi bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa masih terdapat sejumlah kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai esensi dan substansi undang-undang yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian sehingga diperlukan sosialisasi lebih luas, khususnya dengan menyasar kalangan ASN. Hal ini mengingat jumlah ASN di Kukar cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah, sehingga memiliki potensi untuk membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat.
“Saat itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait esensi dari undang-undang ini. Oleh karena itu, beliau merasa perlu untuk melaksanakan sosialisasi kembali, khususnya menyasar kalangan ASN,” ujarnya.
Ia menilai, keterlibatan ASN dalam sosialisasi tersebut menjadi penting karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam berbagai aktivitas pelayanan pemerintahan. Dengan bekal pemahaman yang baik, ASN diharapkan mampu meneruskan informasi mengenai regulasi tersebut menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dimengerti.
Selain itu, sosialisasi tersebut juga diharapkan menjadi kesempatan bagi ASN untuk memperoleh penjelasan secara langsung dari pihak Kementerian Haji dan Umrah. Terlebih bagi pegawai yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai berbagai ketentuan dan mekanisme penyelenggaraan ibadah haji maupun umrah.
“Harapannya, melalui pemahaman yang utuh dari teman-teman ASN, nantinya mereka dapat memberikan gambaran serta penjelasan yang lebih sederhana kepada masyarakat mengenai substansi dan esensi sebenarnya dari undang-undang tersebut,” ucapnya.
Sunggono juga mendorong seluruh peserta agar memanfaatkan forum sosialisasi tersebut secara maksimal. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian materi regulasi, tetapi juga ruang untuk menggali informasi dan memperoleh penjelasan atas berbagai hal yang belum dipahami terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Ia mengungkapkan, kesempatan mengikuti sosialisasi tersebut perlu dimanfaatkan oleh ASN yang memiliki kebutuhan informasi mengenai pelaksanaan ibadah ke Tanah Suci. Dengan demikian, para peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik, baik mengenai ketentuan penyelenggaraan maupun berbagai aspek yang perlu dipersiapkan sebelum menunaikan ibadah.
Di samping itu, Sunggono turut menyampaikan motivasi kepada para ASN Muslim di lingkungan Pemkab Kukar agar senantiasa memiliki harapan dan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Ia berharap setiap pegawai yang memiliki keinginan tersebut diberikan kemudahan rezeki serta kesempatan untuk dapat berangkat ke Tanah Suci.
“Mudah-mudahan teman-teman ASN, khususnya yang beragama Islam, semuanya bisa mendapatkan kesempatan serta kemudahan rezeki untuk menunaikan ibadah haji,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)
