KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar untuk mempercepat penyelesaian persoalan perwalian anak terlantar. Langkah ini dilakukan agar anak-anak yang belum memiliki status perwalian dapat memperoleh kepastian administrasi kependudukan sekaligus mengakses hak-hak dasar mereka.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari agenda penyampaian isu strategis daerah dan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dan Kejaksaan Negeri se-Kaltim tentang pemenuhan hak anak-anak terlantar. Kegiatan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, pada Selasa (17/11/2026).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan bahwa kerja sama pemerintah daerah dengan Kejari Kukar tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang lebih luas antara Pemprov dengan Kejati Kaltim.
Fokus utamanya adalah memberikan kepastian hukum melalui proses perwalian bagi anak-anak yang belum memiliki wali secara administrasi.
“Kita melakukan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kukar dengan Kejari Kukar. Payungnya adalah kerja sama antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Kejati Kaltim, perihalnya terkait dengan perwalian anak,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 1.200 anak di Kukar yang belum mendapatkan perwalian. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena status perwalian berkaitan erat dengan kejelasan administrasi kependudukan yang menjadi dasar bagi anak untuk memperoleh berbagai pelayanan publik.
Aulia menerangkan, anak-anak yang belum memiliki status perwalian menghadapi kendala dalam mengakses hak dasar, sebab mereka belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang jelas. Akibatnya, mereka berpotensi kesulitan mendapatkan layanan pendidikan maupun kesehatan yang seharusnya menjadi hak setiap anak.
“Ketika status kependudukannya tidak jelas, mereka tidak bisa mengakses hak-hak layanan dasar yang seharusnya didapatkan, seperti pendidikan dan kesehatan, termasuk untuk mendapatkan sekolah gratis maupun BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Melalui kerja sama tersebut, proses penyelesaian status perwalian akan melibatkan sejumlah pihak. Pemerintah daerah bertugas menyiapkan dan memproses basis data anak-anak yang membutuhkan perwalian, sementara kejaksaan memberikan pendampingan hukum agar prosesnya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, proses perwalian akan diajukan melalui persidangan di Pengadilan Agama hingga memperoleh penetapan hukum. Setelah status perwalian dinyatakan sah, anak-anak tersebut dapat memperoleh NIK berdasarkan wali yang secara resmi ditetapkan untuk menginduk administrasi kependudukannya.

Aulia berharap mekanisme tersebut dapat menjadi solusi untuk memberikan kepastian administrasi bagi anak-anak terlantar di Kukar. Dengan adanya kejelasan status perwalian dan kependudukan, mereka diharapkan dapat memperoleh akses pendidikan, kesehatan, serta berbagai pelayanan dasar lainnya sebagaimana mestinya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa angka 1.200 anak tersebut masih merupakan data statistik yang perlu dipastikan kembali melalui pemeriksaan langsung di lapangan. Pemerintah daerah akan melakukan verifikasi faktual untuk mengetahui kondisi sebenarnya, termasuk memastikan anak-anak yang tercatat memang belum memiliki wali sebagai dasar pengurusan NIK.
“Kita coba verifikasi faktual ke lapangan dengan melibatkan teman-teman RT untuk memastikan apakah benar sebanyak itu anak-anak kita yang belum mendapatkan status perwalian atau belum memiliki orang tua yang menjadi tempat mereka menginduk untuk mendapatkan Nomor Induk Kependudukan,” pungkasnya. (ltf/fdl)










