KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Rapat Paripurna, pada Selasa (17/6/2025). Dalam rapat ini tujuh fraksi menyampaikan pandangan umum yang menyoroti berbagai isu strategis, mulai dari efektivitas anggaran hingga kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Shemmy Permata Sari, menekankan pentingnya tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ia meminta agar Aparat Pengawas Internal Pemerintah lebih aktif melakukan pembinaan guna mencegah temuan berulang.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menyoroti peningkatan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan meski persentase penduduk miskin menurun.
“Ini menunjukkan masyarakat miskin semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar,” ujar Andi Muhammad Afif Rayhan Harun.
Fraksi PDIP mempertanyakan belum tersalurkannya dana karbon ke desa-desa yang berhak sejak 2022, sementara Fraksi PKB dan PAN-Nasdem menyoroti rendahnya serapan anggaran di sektor pendidikan dan infrastruktur.
“Optimalisasi belanja daerah sangat penting untuk mendukung UMKM dan pertumbuhan ekonomi,” kata Abdul Giaz dari PAN-Nasdem.
Fraksi PKS menilai kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih minim. Mereka mendorong evaluasi menyeluruh dan reformulasi target kinerja berbasis profitabilitas. Sedangkan Fraksi Demokrat-PPP menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur, khususnya Jalan Mulawarman di Balikpapan.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Seluruh fraksi sepakat bahwa transparansi, efisiensi, dan keberpihakan pada masyarakat harus menjadi prioritas dalam pengelolaan APBD ke depan. (adv/dprd/kaltim)
