KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Aliansi Mahasiswa Kukar Melawan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Kutai Kartanegara pada Kamis (02/04/2026), dengan membawa sejumlah tuntutan terkait pembangunan daerah.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya kondisi jalan di wilayah hulu dan hilir yang dinilai masih banyak mengalami kerusakan.
Selain itu, massa aksi juga mendesak pemerintah daerah untuk menertibkan aktivitas truk hauling yang melintas di jalan umum karena dianggap membahayakan masyarakat.
Koordinator lapangan aksi, Ibnu Sayyaf Sabilil Haq, menyampaikan kekecewaannya karena Bupati Kukar tidak dapat menemui massa aksi secara langsung.
“Kami cukup kecewa karena Bupati Kutai Kartanegara tidak dapat menghadiri massa aksi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa berfokus pada perbaikan infrastruktur jalan, terutama di desa-desa yang masih tertinggal dan memiliki kondisi jalan yang belum layak.
“Kami menilai perbaikan ini sangat mendesak, mengingat banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat jalan berlubang, khususnya di wilayah hulu,” jelasnya.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pentingnya perawatan fasilitas yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
Aksi tersebut juga menyinggung persoalan lain seperti ketimpangan fasilitas pendidikan antara wilayah kota dan desa yang dinilai masih perlu perhatian pemerintah.
Mahasiswa turut mengungkapkan kekecewaan terhadap respon pemerintah daerah yang dinilai belum memberikan kepastian terkait jadwal audiensi, meskipun surat permohonan telah dikirimkan sebelumnya.
Sementara itu, Kabag Tata Kelola Pemerintahan Setkab Kukar, Yani Wardhana, menyampaikan apresiasi atas aksi yang dilakukan mahasiswa sebagai bentuk partisipasi dalam mengawal pembangunan daerah.
“Dengan adanya mahasiswa yang mengawal pembangunan di Kutai Kartanegara, Alhamdulillah kita bersyukur,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa ketidakhadiran Bupati disebabkan karena tengah berada di Jakarta untuk memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya terkait dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Menurutnya pemerintah membuka ruang dialog dengan mahasiswa, sekaligus mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hal yang wajar selama tetap berjalan tertib.
“Kalau memang perlu berdialog, nanti kita jadwalkan dengan Pak Bupati agar bisa memberikan masukan terkait permasalahan di Kutai Kartanegara,” tutupnya. (ltf/fdl)
