KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, mengungkapkan masih adanya kesenjangan upah dan jaminan kerja bagi tenaga outsourcing di Kukar.
Ia menegaskan komitmennya dalam memastikan kesejahteraan pekerja outsourcing di berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar.
Ia menekankan bahwa para pekerja outsourcing harus mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, termasuk dari sisi penghasilan.
Menurutnya, perbedaan upah yang terlalu jauh antara daerah seperti Bontang, Kutai Timur, Samarinda, dan Kutai Kartanegara perlu menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan ketimpangan kesejahteraan.
“Jangan ada perbedaan terlalu jauh antara Bontang, Kutai Timur, Samarinda dan Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa standar pengupahan yang berlaku, baik secara nasional maupun di tingkat provinsi, harus menjadi acuan dalam menentukan hak pekerja outsourcing di daerah. Jika ditemukan ketidaksesuaian, DPRD Kukar siap mendorong adanya koreksi terhadap regulasi yang ada.
“Kita ingin pekerja outsourcing tidak resah dan bisa mendapatkan haknya sesuai standar yang berlaku,” tegasnya.
Selain itu, DPRD Kukar juga membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti persoalan ini melalui rapat dengar pendapat (RDP) maupun penyampaian imbauan kepada pihak terkait. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam menyikapi persoalan yang dihadapi pekerja outsourcing.
Ia juga mengingatkan bahwa keberlangsungan investasi harus tetap berjalan, namun tidak boleh mengorbankan hak-hak pekerja. Menurutnya, keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan tenaga kerja menjadi kunci dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.
“Kehadiran investasi justru harus mampu mensejahterakan masyarakat, bukan sebaliknya,” ungkapnya.
ia menegaskan bahwa penyelesaian berbagai persoalan di Kukar, termasuk terkait outsourcing, membutuhkan kolaborasi semua pihak. Sinergi antara pemerintah, DPRD, masyarakat, dan media menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang ada.
“Harus sama-sama, harus kolaborasi. Kita harap masalah sedikit demi sedikit bisa kita atasi, termasuk persoalan pasar, investasi berisiko, hingga tenaga outsourcing,” tutupnya. (ltf/fdl)
