KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) juga menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kukar, pada Kamis (23/7/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kukar Idaman Terbaik serta penggunaan APBD Kabupaten Kukar Tahun Anggaran 2026 di tengah kondisi fiskal yang dinilai sedang mengalami tekanan.
Wakil Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasyid, menyatakan aspirasi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi fiskal dan pembangunan daerah.
Abdul Rasyid mengatakan kondisi yang dihadapi Kukar saat ini memang tidak mudah. Perlambatan ekonomi tidak hanya dirasakan di daerah, tetapi juga terjadi secara nasional akibat berkurangnya aliran dana dari pemerintah pusat ke daerah.
Ia menilai salah satu penyebab utama tekanan fiskal di Kukar adalah belum tersalurkannya sebagian dana yang menjadi hak daerah. Menurutnya, apabila seluruh alokasi anggaran dapat disalurkan sesuai ketentuan, kondisi keuangan daerah tidak akan seberat saat ini.
“Ada hampir Rp3 triliun anggaran Kutai Kartanegara yang sampai sekarang belum disalurkan kepada pemerintah kabupaten. Kalau anggaran itu bisa disalurkan secara penuh, saya kira kondisi Kutai Kartanegara tidak akan seperti sekarang,” katanya.
Ia menegaskan DPRD bersama pemerintah daerah akan terus memperjuangkan agar hak fiskal Kutai Kartanegara dapat segera direalisasikan oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, ia berharap pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan program-program yang telah disepakati dalam APBD 2026.
Menurut Abdul Rasyid, pelaksanaan kegiatan pembangunan memiliki dampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Program pembangunan di tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan dinilai mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal, terutama pekerja sektor konstruksi dan jasa.
“Tukang yang selama ini tidak ada pekerjaan bisa kembali bekerja, masyarakat memperoleh penghasilan, dan ekonomi di bawah juga akan bergerak,” jelasnya.
Ia juga mengajak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kukar untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi tenaga kerja lokal. Menurutnya, pekerjaan yang dapat dikerjakan masyarakat sekitar seharusnya diprioritaskan bagi warga di wilayah operasional perusahaan.
Menanggapi adanya seruan dalam aksi mahasiswa untuk menutup aktivitas di Sungai Mahakam sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah pusat, Abdul Rasyid menilai langkah tersebut memerlukan pertimbangan yang matang. DPRD, kata dia, lebih mengedepankan penyelesaian melalui komunikasi dengan pihak-pihak terkait.
“Kalau di DPR tentunya kita akan berupaya dengan cara yang lebih elegan, melalui komunikasi dengan pihak-pihak terkait supaya apa yang menjadi persoalan kita hari ini bisa segera teratasi,” tegasnya.
Sebagai langkah menghadapi keterbatasan anggaran, Abdul Rasyid juga menyarankan PPemkab Kukar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat harus tetap diprioritaskan, sedangkan kegiatan yang dinilai tidak mendesak sebaiknya ditunda.
“Tetapi kalau ada kegiatan yang dianggap tidak penting, ya jangan dijalankan. Dengan begitu anggaran yang terbatas bisa difokuskan pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya. (ltf/fdl)
