KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Di tengah penanganan dugaan keracunan massal usai mengonsumsi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), harapan keluarga korban terhadap adanya kompensasi mencuat. Namun hingga kini, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sebulu Ulu belum dapat memastikan apakah bantuan tersebut akan diberikan.
Salah satu orang tua siswa yang diduga menjadi korban, Nur Helva, mengatakan kondisi anaknya kini mulai membaik setelah sempat menjalani perawatan akibat mengalami muntah, pusing, sakit perut hingga sesak napas setelah mengonsumsi menu MBG.
Ia mengungkapkan anaknya sempat mendapat bantuan oksigen selama sekitar dua jam karena mengalami sesak napas.
Meski kondisinya berangsur membaik, proses pemulihan berlangsung cukup lama karena anaknya kesulitan makan dan minum akibat nyeri pada perut.
“Di sini sudah agak mendingan, sudah bisa makan. Kemarin susah makan, minum pun susah karena perutnya sakit. Setelah diberi obat dan infus, pelan-pelan baru membaik,” tuturnya.
Nur Helva juga membenarkan bahwa pihak SPPG telah mendatangi keluarga untuk menanyakan kondisi anaknya. Namun, menurutnya belum ada pembahasan mengenai kemungkinan pemberian kompensasi.
“Belum ada bicara soal kompensasi. Mereka hanya menanyakan keluhan anak saya,” katanya.
Ia pun berharap adanya kompensasi dan tanggung jawab terhadap peristiwa yang menimpa anaknya. Karena ia menilai anaknya juga mengalami kerugian kesehatan dan mental. Selain itu, Ketika merawat anak yang sakit, dirinya harus meninggalkan pekerjaan sebagai buruh harian, sehingga tak ada pemasukan selama anaknya dirawat.
“Pihak keluarga meminta ada biaya kompensasi untuk kerugian mental anak. Kalau dari pihak penyelenggara ada kemurahan hati membantu kita dari segi biay, Alhamdulillah,” ucapnya.
Kepala SPPG Sebulu Ulu, Rahmatullah Ananda Putra, mengatakan fokus pihaknya saat ini masih tertuju pada percepatan penanganan pascakejadian melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait.
Menurutnya, sejak awal pelaksanaan program MBG, SPPG telah bekerja sama lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan, puskesmas, aparat kepolisian, TNI, hingga pihak terkait lainnya agar program berjalan sesuai prosedur.
“Kalau kami sesuai SOP memang bekerja sama dengan dinas terkait seperti kesehatan, puskesmas, dan lintas sektor lainnya. Jadi kami saling bahu-membahu agar program ini berjalan lancar,” ujarnya.
Namun ketika ditanya mengenai kemungkinan pemberian kompensasi kepada para korban maupun keluarganya, Putra mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan.
Ia menegaskan dirinya hanya bertugas sebagai kepala SPPG di tingkat pelaksana sehingga keputusan mengenai kompensasi berada pada pihak lain.
“Untuk hal itu saya belum bisa menjawab karena mungkin ada juru bicara atau pihak yang berwenang. Saya hanya menjalankan tugas sebagai Kepala SPPG,” katanya.
Putra juga menyebut koordinasi yang dilakukan saat ini lebih difokuskan pada percepatan penanganan kejadian dan pemulihan kondisi para korban.
“Kalau koordinasi yang kami lakukan saat ini fokusnya untuk penanganan lebih cepat. Untuk masalah kompensasi saya belum bisa menjawab dan belum bisa memastikan,” pungkasnya. (ltf/fdl)
