Home / Advertorial / Ekonomi / Pemerintah / Pendidikan-Kesehatan / Politik

Selasa, 24 Oktober 2023 - 08:11 WIB

APBD Kaltim Meningkat Drastis, Anggota DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Perhatikan Isu Krusial Untuk Ditangani

Salehuddin - Anggota DPRD Kaltim

Salehuddin - Anggota DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun ini naik drastis. Dari prediksi awal mencapai Rp14 triliun, namun menjadi Rp25 triliun.

Dengan naiknnya APBD ini, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin mengapresiasi kinerja pemerintah. Menurutnya struktur APBD meningkat berkat kerja keras pemerintah.

Namun, di sisi Salehuddin melihat tantangan serius. Beberapa indikator (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) RPJMD yang belum terpenuhi.

“Masih ada isu krusial yang belum terselesaikan. Misalnya, kemiskinan, stunting, dan partisipasi anak-anak di Kaltim,” ujar Salehuddin.

Baca Juga :  SMPN 3 Tenggarong Masuk Tiga Besar Lomba Perpustakaan Provinsi Kaltim, Bupati Kukar Beri Perhatian Khusus

Menurutnya APBD yang melonjak memberi potensi besar bagi Kaltim, asalkan dikelola dengan bijak dan efektif.

Pemangku kepentingan di Kaltim harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik, serta harus menangani masalah-masalah krusial seperti kemiskinan, stunting, dan pendidikan. Agar masyarakat Kaltim merasakan manfaat nyata dari APBD yang besar ini.

Ia mengungkapkan isu krusial lainnya adalah putus sekolah. Sekitar lima ribu siswa SMA dan SMK di Kaltim berhenti sekolah.

“Ini menunjukkan bahwa pendidikan di Kaltim perlu ditingkatkan. Baik akses maupun kualitasnya,” katanya.

Baca Juga :  Pjs Bupati Kutim Serukan Pentingnya Netralitas ASN Hingga Perangkat Desa

Salehuddin berharap APBD yang besar ini digunakan dengan efisien dan efektif. Tujuannya adalah menangani isu krusial tersebut. Jangan sampai APBD yang besar malah sia-sia. Masalah-masalah di Kaltim harus terselesaikan.

Ia juga meminta perangkat daerah untuk mempercepat realisasi anggaran. Dana yang dialokasikan harus menyentuh kepentingan masyarakat.

“Jangan sampai terjadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) maupun hal-hal yang menghambat program-program pemerintah,” tutupnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Disdikbud Kukar Gelar Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru dan Penilik PAUD serta Studi Tiru

Advertorial

MTQ Tingkat Kecamatan Muara Badak Resmi Ditutup, Desa Badak Baru Raih Juara Umum

Advertorial

Anggota DPRD Tegaskan Pentingnya Pembentukan Desa Baru di Kutim untuk Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

Infrastruktur

Pembangunan Landmark Ikon Baru di Kukar Sudah 40 Persen

Advertorial

Mengevaluasi Kontribusi Perusahaan Terhadap PAD, Komisi II DPRD Kaltim Melakukan Kunjungan Kerja ke PT KTT

Advertorial

Disdikbud Mengajak untuk Melestarikan Budaya dan Sejarah Lokal

Advertorial

Jaga Stabilitas Harga dan Daya Beli Masyarakat, Pemkab Kukar dan Bankaltimtara Menggelar Gerakan Pangan Murah

Advertorial

Disdikbud dan TACB Kukar Menggelar Sidang Penetapan Objek Cagar Budaya Peringkat Kabupaten