KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, ungkapkan pentingnya menyusun skema evaluasi menyeluruh terutama terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2023.
Menurutnya, fokus utama dari skema evaluasi terhadap penggunaan APBD 2023 adalah untuk memaksimalkan penggunaan anggaran dan mencegah terjadinya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) yang tidak dimanfaatkan.
Ia menjelaskan bahwa Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim akan bertanggung jawab atas tugas evaluasi ini.
Menurutnya, sektor pengadaan barang dan jasa memiliki potensi besar dalam mengurangi risiko terjadinya Silpa pada APBD tahun 2024.
“Sehingga dalam hal ini kami mendorong proses lelang harus dijalankan secara efektif terutama pada proyek-proyek berskala besar,” ujar Seno Aji.
Seno mengungkapkan, dalam upaya menangani potensi silpa, bahwa langkah-langkah pengadaan barang dan jasa yang lebih awal akan diimplementasikan terutama untuk proyek-proyek besar.
Namun, ia juga menyadari bahwa kemungkinan terjadinya silpa yang signifikan masih ada pada tahun ini.
Ia menyatakan, langkah pengadaan yang lebih awal perlu dievaluasi, untuk memastikan bahwa pada pelaksanaan APBD 2024, perencanaan dapat lebih terstruktur. Ia pun meyakini bahwa langkah ini akan memberikan hasil positif pada tahun 2024.
“Kami telah mengalokasikan sekitar Rp 675 miliar untuk mengatasi Silpa dan yakin situasinya akan lebih optimal tahun depan,” pungkasnya. (adv)
