Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Minggu, 8 Oktober 2023 - 15:13 WIB

DPRD Kukar Hadiri Rakernas II ADKASI dan Workshop Nasional, Bahas Sejumlah Perubahan Perpres

Pimpinan dan Anggota DPRD Kukar yang hadir dalam Rakernas II ADKASI (istimewa)

Pimpinan dan Anggota DPRD Kukar yang hadir dalam Rakernas II ADKASI (istimewa)

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pimpinan dan Sejumlah Anggota DPRD Kutai Kartanegara, menghadiri kegiatan Rakernas II Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dan Workshop Nasional 2023, di Hotel Borobudur Jakarta, yang digelar pada tanggal 2-4 Oktober 2023.

Rskernas ini dihadiri Ketua Umum ADKASI, Lukman Said, Sekretaris Jendral ADKASI Dr. Syamsu Rizal, Dewan Pakar dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof. Mahfud MD yang sekaligus membuka acara.

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid mengatakan Rakernas II ADKASI ini untuk mempererat silaturahmi sesama anggota DPRD kabupaten sekaligus membahas peran legislatif dalam menyamakan persepsi terkait Perpres Pemilu 2024.

Baca Juga :  SBY Bermimpi Naik Kereta Bersama Jokowi dan Megawati, Tiket Perjalanan Dibayari Presiden ke-8 RI

“Ini membahas eran DPRD dalam penyamaan persepsi dan Implementasi Perpres No.53 Tahun 2023 (Revisi Perpres No.33 Tahun 2020) dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pemilukada 2024,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, selain itu dibahas juga terkait Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) yang telah diundangkan pada tanggal 24 Februari Tahun 2020 dan telah diimplementasikan pemerintah daerah sampai dengan saat ini.

“Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, telah dilakukan serangkaian konsultasi dan diskusi begitu panjang, oleh ADKASI dengan berbagai Stakeholder berkaitan dengan implementasi/pelaksanaan sejak Perpres 33/2020 tentang Standar Harga Satuan Regional diundangkan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kanwil Kementerian Hukum Kaltim Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Terkait Kekayaan Intelektual

Atas evaluasi dan berdasarkan keterangan, terdapat kebutuhan-kebutuhan penyesuaian Perpres 33/2020 tentang SHSR. Adapun materi perubahan atas Perpres 33/2020 diantaranya;

“Penambahan penjelasan-penjelasan atas pengaturan yang sudah ada dalam Perpres 33/2020 tentang SHSR. Penyesuaian atas pengaturan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi DPRD. Kebutuhan update/penyesuaian atas satuan biaya yang diatur dalam standar harga terhadap kondisi perekonomian,” tutupnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Dukung Pengembangan Pickleball, Ketua DPRD Kukar Fokus Bangun SDM Lewat Olahraga

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Tegaskan Program Layak Huni Langkah Penting Dalam Upaya Atasi Kemiskinan

Pemerintah

Puluhan Ribu Warga Padati Stadion Aji Imbut pada Malam Puncak, Kukar Land Festival 2023 Dapat Apresiasi Positif

Advertorial

Komisi I DPRD Kaltim Menggelar RDP Terkait Klaim Kepemilikan Lahan di GOR Kadrie Oening

Advertorial

Kejuaraan Renang Sprint Race Swimming Open 2023 di Kutim Sukses Digelar

Advertorial

DPRD Kukar Gelar Bimtek, Hadirkan Narasumber dari Kemendagri

Politik

DPC PDI Perjuangan Kukar Silaturahmi ke Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura

Advertorial

Pemkab Kukar Gelontorkan Rp17 Miliar untuk Peningkatan Jalan Poros Desa Teluk Muda