Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Kamis, 6 Juni 2024 - 13:34 WIB

Anggota DPRD Kutim Ajukan Peningkatan Anggaran Satpol PP Ke Pemda untuk Pengawasan Perda

Novel Tyty Paembonan - Anggota DPRD Kutai Timur

Novel Tyty Paembonan - Anggota DPRD Kutai Timur

KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Pembonan, menegaskan perlunya peningkatan anggaran untuk Satpol PP agar dapat menjalankan fungsi pengawasan Peraturan Daerah (Perda) dengan lebih efektif.

Pihaknya juga menyatakan bahwa tanggung jawab pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) harus diberikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas terkait.

menurutnya hal tersebut penting penting untuk memastikan bahwa perda-perda yang telah dibuat dapat dijalankan dan diawasi dengan baik.

“Saya kira itu kembali ke teman-teman bagaimana perda-perda yang telah kita buat harusnya pemerintah memberi tanggung jawab dalam fungsi menjalankan Peraturan Daerah (Perda) itu kepada organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas terkait,” ujar Dr. Novel kepada rekan media saat ditemui di Kantor DPRD Kutim, pada Rabu (05/06/2024).

Baca Juga :  Bupati Kukar Bersilaturahmi Bersama Petani dan Nelayan di Kecamatan Muara Kaman

Ia menekankan bahwa salah satu instansi yang berperan penting dalam pengawasan perda adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dirinya mengakui bahwa pengawasan dan pelaksanaan perda masih lemah jika tidak didukung oleh anggaran yang memadai.

“Kalau perda ini tidak kita jalankan dan awasi maka kita akui bahwa kita lemah di situ, perda kita hasilkan tapi tidak kita lakukan,” katanya.

Pihaknya juga beberkan telah meminta kepada pemerintah agar anggaran untuk Satpol PP ditingkatkan. Dikarenakan  keterbatasan anggaran sering menjadi alasan bagi Satpol PP untuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal.

Baca Juga :  27 Warga di Kecamatan Loa Kulu Terima Bantuan Permakanan dari Pemkab Kukar

“Ketika kita beberapa waktu lalu bertemu dengan Satpol, mereka selalu menyampaikan bahwa anggaran kami terbatas, kalau kami turun pasti kami punya resiko,” ungkapnya.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinra) itu berharap, pemerintah dapat memberikan anggaran yang memadai agar Satpol PP bisa menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan mengawal perda-perda yang telah dibuat.

“Jadi kami minta kepada pemerintah, kasihlah mereka anggaran yang memadai supaya mereka juga bisa turun, supaya bisa mengawal perda-perda yang telah kita buat,” pungkasnya. (adv/dprd/kutim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Hadiri Pelepasan Kontingen Kukar untuk POPDA XVII Kaltim, Wakil Ketua DPRD Harap Para Atlet Membawa Prestasi Membanggakan

Pemerintah

Pemkab Kukar Diberi Waktu 60 Hari Tindak Lanjuti Temuan BPK

Bisnis

Dugaan Pelanggaran UMSK Masih Terjadi di Sejumlah Perusahaan di Kukar, DPRD dan Pemkab Dorong Pengawasan dan Penindakan

Pemerintah

Mutasi 124 Pejabat di Kukar, Bupati Tekankan Semangat Baru dan Basis Data

Pemerintah

Tenaga Ahli Pimpinan DPRD Kaltim Paparkan Prioritas Pembangunan di Musrembang Kecamatan Sangasanga

Advertorial

Fasilitasi Siswa Tuangkan Karya Tulis, SMPN 2 Tenggarong Buat Program Wartawan Cilik

Advertorial

DPRD Kutim Gelar Rapat Hearing Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK Tahun Anggaran 2023

Advertorial

Ketua DPRD Kukar Menyebut APBD Perubahan Harus Realistis, Program Prioritas Harus Tepat Sasaran