KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Julfansyah, mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik penempatan jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sering kali tidak transparan. Ia menilai bahwa banyak jabatan yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan kompetensi.
“Karena kebanyakan sekarang, dinas meminta jabatan itu dengan bayar. Akhirnya, yang awalnya bukan dari bidangnya tetap ia duduki,” keluhnya belum lama ini
Julfansyah menegaskan bahwa praktik seperti ini sangat merugikan masyarakat dan menghambat kemajuan daerah.
“Jika kita terus membiarkan praktik ini, maka kualitas pelayanan publik akan semakin menurun,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa setiap jabatan harus diisi oleh orang yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya. Ia juga menyoroti dampak dari anggaran yang tidak dikelola dengan baik.
“Dengan anggaran yang begitu besar, seharusnya kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Namun, jika SDM yang ada tidak mampu menjalankan tugasnya, maka semua itu akan sia-sia,” jelas Julfansyah.
Julfansyah mengajak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem penempatan jabatan di dinas.
“Kita harus memastikan bahwa setiap pegawai yang duduk di jabatan strategis adalah orang yang kompeten dan memiliki integritas,” tegasnya.
Ia berharap agar pemerintah dapat melakukan reformasi dalam pengelolaan SDM dan penempatan jabatan.
“Penting bagi pemerintah untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Ini akan meningkatkan kinerja dan memberikan hasil yang lebih baik untuk masyarakat,” pungkasnya. (adv/dprd/kutim)
