KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Julfansyah, mengungkapkan keprihatinannya terhadap seringnya pemerintah daerah menggelar bimbingan teknis (bimtek) yang dianggapnya tidak efektif.
Dalam pernyataannya, ia menilai bahwa kegiatan bimtek yang dilakukan pemerintah saat ini justru membingungkan dan terkesan hanya untuk menghabiskan anggaran.
“Pemerintah sekarang sana sini bimtek, itu kebingungan menghabiskan duit,” ujarnya.
Julfansyah menjelaskan bahwa sebelumnya tidak ada program bimtek untuk Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan RT (Rukun Tetangga).
“Dulu itu tidak ada Linmas bimtek, RT bimtek, sekarang semuanya bimtek. Jadi, disitu pemerintah bukan gagal, hanya saja sayang juga uang ini,” keluhnya.
Ia merasa bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk program-program yang lebih bermanfaat justru terbuang sia-sia. Pihaknya juga menyoroti bahwa banyaknya bimtek yang diadakan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Duit ini terlalu banyak di Kutai Timur sehingga pemerintah bingung untuk menghabiskan anggaran. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Julfansyah.
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus pada program-program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Julfansyah menambahkan bahwa pengelolaan anggaran yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan dampak positif.
“Kami di DPRD ingin melihat anggaran digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif, bukan hanya untuk kegiatan yang tidak jelas manfaatnya,” ujarnya.
Ia juga mengajak pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan bimtek yang selama ini dilaksanakan.
“Kami berharap agar pemerintah dapat meninjau kembali efektivitas dari setiap bimtek yang diadakan. Apakah benar-benar memberikan manfaat atau hanya sekadar formalitas?” tanyanya.
Lebih lanjut, Julfansyah mengusulkan agar anggaran yang dialokasikan untuk bimtek bisa dialihkan ke program-program yang lebih mendesak.
“Misalnya, alokasikan dana untuk peningkatan infrastruktur atau program pemberdayaan masyarakat yang lebih langsung menyentuh kehidupan warga,” ucapnya.
Ia mengingatkan bahwa tujuan utama dari penggunaan anggaran adalah untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya untuk menghabiskan anggaran,” pungkasnya. (adv/dprd/kutim)
