Home / Advertorial / Infrastruktur / Pemerintah / Politik

Sabtu, 10 Mei 2025 - 08:46 WIB

Anggota DPRD Soroti Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Kaltim

Akhmed Reza Fachlevi - Anggota DPRD Kaltim

Akhmed Reza Fachlevi - Anggota DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), menggelar rapat evaluasi kinerja infrastruktur di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kaltim.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi III Akhmed Reza Fachlevi, mengingatkan bahwa masih banyak jalan provinsi di daerah terpencil yang nyaris tak tersentuh pembangunan. Ia menyebut kondisi ini sebagai pekerjaan rumah yang belum kunjung tuntas.

Reza menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pedalaman, pesisir, dan perbatasan.

Menurutnya, infrastruktur jalan bukan sekadar urusan kenyamanan, tetapi menyangkut akses vital masyarakat terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Baca Juga :  Anggota DPRD Kutim Soroti Anggaran di Kecamatan Muara Bengkal yang Tidak Transparan

“Masih banyak ruas jalan provinsi di pelosok yang rusak parah. Itu adalah urat nadi masyarakat di sana. Kalau jalan tidak dibenahi, bagaimana warga bisa ke sekolah atau ke puskesmas?” ujar Akhmed Reza Fachlevi.

Ia mengapresiasi proyek-proyek strategis seperti pembangunan coastal road, namun mengingatkan agar megaproyek semacam itu tidak menutupi kebutuhan riil masyarakat di kampung-kampung.

“Jangan sampai proyek besar membuat kita lupa pada jalan rusak di kampung. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya.

Komisi III mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk melakukan pemetaan ulang terhadap skala prioritas pembangunan. Ia menekankan bahwa anggaran infrastruktur harus benar-benar berpihak pada wilayah dengan kebutuhan paling mendesak.

Baca Juga :  Frederick Erwin bin Ismail Thomas Berikan Bantuan 3 Ton Beras Kepada Warga Kecamatan Muara Pahu

Lebih dari itu, ia menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Reza menilai pembangunan kerap berjalan secara top-down tanpa mengindahkan aspirasi warga yang terdampak langsung.

“Partisipasi publik harus diperluas, tidak cukup hanya mendengar saat sosialisasi. Warga harus dilibatkan sejak perencanaan sampai pengawasan. Hanya dengan begitu pembangunan bisa dirasakan merata,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Ketua DPRD Kukar Berharap Masjid Jadi Pusat Kegiatan Sosial dan Spiritual

Olahraga dan Kesehatan

Dispora Kukar Berencana Membangun Lapangan Gateball dengan Konsep Taman Terbuka

Bisnis

PT MHU Persembahkan Sarana Air Layak Konsumsi Ramah Lingkungan Bagi Masyarakat Desa Sungai Payang

Advertorial

Bupati Kutim Resmikan Galeri Oke Akang di Kecamatan Kaliorang

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Sayangkan Sejumlah Fasilitas Kebutuhan Dasar yang Belum Sepenuhnya Tersalurkan ke Masyarakat

Advertorial

SDN 018 Tenggarong Seberang Ikuti Pelatihan Pemanfaatan Buku Bacaan

Pemerintah

Jelang Natal dan Tahun Baru, Polres Kukar Siagakan Ratusan Personel di Titik Strategis

Advertorial

25 Rancangan Perda Masuk di Propemperda, Bapemperda DPRD Kukar Targetkan Selesai 100 Persen Disahkan 2023