Home / Advertorial / Infrastruktur / Pemerintah / Politik

Sabtu, 10 Mei 2025 - 08:46 WIB

Anggota DPRD Soroti Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Kaltim

Akhmed Reza Fachlevi - Anggota DPRD Kaltim

Akhmed Reza Fachlevi - Anggota DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), menggelar rapat evaluasi kinerja infrastruktur di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kaltim.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi III Akhmed Reza Fachlevi, mengingatkan bahwa masih banyak jalan provinsi di daerah terpencil yang nyaris tak tersentuh pembangunan. Ia menyebut kondisi ini sebagai pekerjaan rumah yang belum kunjung tuntas.

Reza menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pedalaman, pesisir, dan perbatasan.

Menurutnya, infrastruktur jalan bukan sekadar urusan kenyamanan, tetapi menyangkut akses vital masyarakat terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Baca Juga :  Pemindahan ASN ke IKN Masih Menunggu Perpres

“Masih banyak ruas jalan provinsi di pelosok yang rusak parah. Itu adalah urat nadi masyarakat di sana. Kalau jalan tidak dibenahi, bagaimana warga bisa ke sekolah atau ke puskesmas?” ujar Akhmed Reza Fachlevi.

Ia mengapresiasi proyek-proyek strategis seperti pembangunan coastal road, namun mengingatkan agar megaproyek semacam itu tidak menutupi kebutuhan riil masyarakat di kampung-kampung.

“Jangan sampai proyek besar membuat kita lupa pada jalan rusak di kampung. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya.

Komisi III mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk melakukan pemetaan ulang terhadap skala prioritas pembangunan. Ia menekankan bahwa anggaran infrastruktur harus benar-benar berpihak pada wilayah dengan kebutuhan paling mendesak.

Baca Juga :  Jelang Nataru Harga Cabai Melonjak Karena Tingginya Permintaan Masyarakat

Lebih dari itu, ia menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Reza menilai pembangunan kerap berjalan secara top-down tanpa mengindahkan aspirasi warga yang terdampak langsung.

“Partisipasi publik harus diperluas, tidak cukup hanya mendengar saat sosialisasi. Warga harus dilibatkan sejak perencanaan sampai pengawasan. Hanya dengan begitu pembangunan bisa dirasakan merata,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

DPRD Kutim Gelar Hearing Terkait Sengketa Lahan di Sandaran

Advertorial

Anggota DPRD Sebut Infrastruktur Jalan di Kutim Butuh Perhatian Serius dan Anggaran Lebih Besar

Advertorial

Agar Prosesi Belimbur Berjalan Lancar dan Kondusif, Satpol PP Kukar akan Turunkan 120 Personil Pengamanan

Advertorial

Dispar Menggelar FGD Pengembangan Pariwisata di Kukar

Ekonomi

Pendapatan Kukar Naik Jadi Rp7,21 Triliun pada Perubahan KUA-PPAS 2026, Namun Ruang Fiskal Tetap Terbatas

Advertorial

Wakil Ketua DPRD Kaltim Yakini Kehadiran Smelter Nikel Berdampak Positif Terhadap Pendapatan Daerah

Bisnis

Pemprov Kaltara Belajar Pengelolaan dan Pengembangan Kratom ke Kukar

Olahraga dan Kesehatan

Cegah Penularan Campak, Kemenkes Imbau Hindari Sentuh Bayi saat Lebaran