KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mematangkan langkah penyelesaian kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, memastikan hasil review Inspektorat terkait utang daerah telah rampung dan siap dibahas bersama pemerintah pusat.
Menurut Aulia, sebelumnya pihaknya telah melakukan audiensi awal dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam pertemuan tersebut, Kemendagri menyarankan agar Pemkab Kukar terlebih dahulu menyelesaikan proses review internal sebelum kembali membawa hasilnya untuk dicarikan solusi bersama.
“Kita kan sudah menyelesaikan review dari Inspektorat. Kemarin waktu audiensi pertama dengan Kementerian Dalam Negeri, disarankan review-nya dirampungkan dulu, baru hasilnya dibawa ke sana untuk kita carikan jalan keluarnya,” ujar Aulia Rahman Basri beberapa waktu lalu.
Dari hasil review tersebut, total utang PPemkab Kukar kepada pihak ketiga tercatat berada di angka sekitar Rp820 miliar. Angka inilah yang akan menjadi bahan utama
pembahasan lanjutan bersama Kemendagri.
Aulia menjelaskan, terdapat beberapa opsi yang sedang dikaji untuk mempercepat penyelesaian kewajiban tersebut. Di antaranya melalui mekanisme penurunan kurang bayar yang ada di pemerintah daerah, atau melalui skema peminjaman ke perbankan.
Namun, ia menegaskan bahwa jika opsi pinjaman perbankan dipilih, maka pemerintah daerah memerlukan rekomendasi resmi dari Kemendagri sebagai bagian dari prosedur yang harus dipenuhi.
“Kalau melalui mekanisme pinjam perbankan, kita butuh rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu yang juga akan kita bicarakan,” jelasnya.
Ia memastikan, hasil review Inspektorat yang menunjukkan angka utang Rp820 miliar akan dibawa secara resmi dalam pertemuan lanjutan dengan Kemendagri. Dalam forum tersebut, Pemkab Kukar akan mendiskusikan skema terbaik dan paling cepat untuk menyelesaikan kewajiban daerah.
Ia menekankan, pemerintah daerah berkomitmen untuk memenuhi janji kepada para kontraktor agar pembayaran dapat direalisasikan sesuai target, yakni pada bulan Maret mendatang.
“Kami ingin memastikan bahwa janji kami kepada para kontraktor ini bisa terbayar di bulan tiga itu bisa terlaksana,” tegasnya.
Terkait opsi pembayaran yang akan dipilih, Aulia menilai hal tersebut merupakan tanggung jawab internal pemerintah daerah. Baginya, yang terpenting adalah para rekanan atau kontraktor menerima haknya tepat waktu.
“Teman-teman tidak perlu tahu mekanismenya seperti apa. Itu tanggung jawab pemerintah daerah. Yang penting mereka tahu, mereka terbayar,” pungkasnya. (ltf/fdl)
