KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah pusat guna mengoptimalkan pembangunan daerah. Sejumlah kementerian telah disambangi melalui agenda roadshow dan audiensi untuk memperjuangkan berbagai program serta dukungan anggaran bagi Kukar.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan roadshow tersebut dilakukan untuk membuka peluang dukungan dari pemerintah pusat, terutama dalam sektor perumahan, perikanan, kesehatan, hingga penguatan keuangan daerah.
Salah satu kementerian yang telah dikunjungi yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bahkan, Pemkab Kukar juga telah melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Wakil Menteri (Wamen) terkait sejumlah kebutuhan pembangunan di daerah.
Selain itu, komunikasi juga dilakukan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dari pertemuan tersebut, Kukar berpeluang memperoleh sejumlah bantuan, termasuk pengadaan kapal serta penyempurnaan program Kampung Nelayan Merah Putih.
Aulia menyebutkan, Kukar menjadi daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) dengan jumlah titik Kampung Nelayan Merah Putih terbanyak, yakni mencapai sembilan titik. Program tersebut diharapkan dapat terus dikembangkan agar memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat pesisir.
Menurutnya, penyempurnaan kawasan Kampung Nelayan Merah Putih juga diarahkan pada pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Fasilitas tersebut dinilai penting untuk mempermudah nelayan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah masing-masing.
“Kalau Kampung Nelayan Merah Putih, kita merupakan daerah di Kaltim yang punya paling banyak, sembilan titik. Nantinya bisa disempurnakan sampai ada pembangunan SPBN untuk memudahkan masyarakat mendapatkan BBM bersubsidi di wilayahnya masing-masing,” ujarnya pada Jumat (6/11/2026).
Di sektor kesehatan, Pemkab Kukar juga telah menyampaikan sejumlah kebutuhan kepada Kementerian Kesehatan. Salah satu usulan yang diperjuangkan adalah pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang direncanakan berada di depan RSUD Aji Muhammad Parikesit.
Sementara itu, untuk memperkuat kondisi keuangan daerah, Pemkab Kukar telah melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dalam pertemuan tersebut, pembahasan turut menyasar upaya percepatan penyaluran dana kurang salur dari pemerintah pusat.
Aulia menjelaskan, upaya tersebut juga mendapat dukungan dari anggota DPR RI, Budi Satrio Djiwandono. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu mendorong pemerintah pusat agar penyaluran dana kurang salur kepada daerah dapat direalisasikan melalui sejumlah skema yang memungkinkan.
“Untuk mengatasi keuangan kita, insyaallah dibantu juga oleh anggota DPR RI Bapak Budi Satrio Djiwandono untuk mendorong bagaimana dana kurang salur yang ada di pusat itu bisa disalurkan dengan baik melalui beberapa skema. Ini sedang kami tindak lanjuti,” jelasnya.
Tidak berhenti pada kementerian yang telah dikunjungi, Pemkab Kukar juga dijadwalkan kembali melakukan perjalanan ke Jakarta pada pekan berikutnya. Agenda tersebut mencakup audiensi dengan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Perhubungan guna menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan daerah.
Aulia menegaskan, seluruh upaya komunikasi tersebut merupakan bagian dari strategi Pemkab Kukar untuk mengoptimalkan sumber pendanaan di luar kemampuan APBD. Dengan demikian, berbagai kebutuhan pembangunan dapat diperjuangkan melalui dukungan anggaran dan program pemerintah pusat.
Selain sektor infrastruktur dan pelayanan publik, Pemkab Kukar juga mulai mendorong penguatan kemandirian ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam. Dalam hal ini, Aulia menyebut anggota DPR RI, Syafruddin, telah membuka ruang komunikasi untuk memperjuangkan aspirasi tersebut melalui Komisi XII DPR RI.
Pemkab Kukar berharap dapat memperoleh kesempatan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI pada masa persidangan mendatang.
Pembahasan tersebut akan diarahkan pada peluang bagi daerah untuk terlibat langsung sebagai pelaku usaha dalam pengelolaan sumber daya alam, mulai dari pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi (migas), hingga perkebunan kelapa sawit.
Aulia menilai, selama ini daerah masih banyak bergantung pada penerimaan berupa royalti dari pemerintah pusat. Karena itu, keterlibatan langsung dalam aktivitas usaha di sektor sumber daya alam diharapkan dapat membuka sumber pendapatan baru bagi daerah.
“Kita berharap tidak hanya mengharapkan royalti dari pemerintah pusat, tetapi kita juga bisa menjadi pelaku usaha langsung. Dengan begitu, hasilnya bisa menjadi pendapatan asli daerah dan mimpi tersebut bisa kita wujudkan dengan baik,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)
