KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) mengusulkan penyediaan fasilitas internet gratis di seluruh rukun tetangga (RT).
Program tersebut direncanakan memanfaatkan anggaran yang tersedia melalui program RT-Ku Terbaik, dengan pengadaan perangkat jaringan internet di masing-masing wilayah.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, ia menyebut, terdapat 3.212 RT di Kukar yang berpotensi menjadi sasaran program apabila usulan tersebut mendapat persetujuan dari pimpinan daerah.
Menurut Arianto, penyediaan internet gratis ini dirancang agar setiap RT dapat memiliki perangkat yang mendukung akses internet bagi masyarakat di lingkungannya.
Ia menjelaskan, usulan tersebut muncul setelah pihaknya melakukan analisis terhadap alokasi anggaran RT. Dari perhitungan sementara, anggaran yang tersedia dinilai masih memungkinkan untuk mendukung pengadaan perangkat internet tanpa mengabaikan kebutuhan operasional lainnya.
“Ya nanti dana itu kita arahkan, semua RT itu akan membeli perangkat yang nanti akan menjadikan penyediaan internet untuk wilayah RT masing-masing,” ujarnya beberapa saat yang lalu.
Menurutnya, dari alokasi anggaran RT sebesar Rp50 juta, terdapat sekitar Rp29 juta untuk kebutuhan operasional, sehingga diperkirakan masih tersisa Rp21 juta. Sisa anggaran tersebut dinilai berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan fasilitas internet gratis di tingkat RT.
DPMD Kukar memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pengadaan perangkat hingga pembayaran biaya internet selama tiga bulan mencapai sekitar Rp12 juta per RT. Perhitungan tersebut masih menjadi bagian dari usulan yang disiapkan sebelum program diputuskan untuk dilaksanakan.
Dengan skema tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas akses internet masyarakat hingga ke lingkungan permukiman. Kehadiran fasilitas ini juga berpotensi mendukung kebutuhan komunikasi dan akses informasi warga di tingkat RT.
Meski demikian, Arianto menegaskan bahwa rencana tersebut belum menjadi keputusan final. Realisasinya masih bergantung pada persetujuan pimpinan daerah serta kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pemerintah kabupaten.
“Jadi itu kalau misalnya nanti kita simulasikan pimpinan setuju kemudian juga itu kebutuhannya memang sesuai janji Pak Bupati sesuai juga dengan kebutuhan masyarakat insya Allah kita laksanakan,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)
