KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Komisi III DPRD Kukar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait dan seluruh perusahaan sawit yang ada di Kukar, dalam rangka menyikapi kelangkaan minyak goreng di masyarakat , di ruang Banmus DPRD Kukar, pada Kamis (17/3/2022).
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi III Andi Faisal, didampingi anggota Komisi III lainnya seperti Sugeng Hariyadi, Sopan Sopian, Miftaul Jannah dan Jumadi, yang dihadiri Plt Kepala Disperindagkop Kukar Arfan Boma serta perwakilan Perusda KSDE, Perusahaan Sawit dan pihak terkait.
Ketua Komisi III DPRD Kukar Andi Faisal mengatakan, pihak dari perusahaan sawit siap berkontribusi dan membantu untuk meringankan beban masyarakat, terutama saat kelangkaan minyak goreng ini dan mereka akan melaksanakan secepatnya untuk pendistribusian.
“Dari PT Tri Tunggal juga sudah membantu di Kutai Kartanegara hampir 70.000 liter, langkah-langkah ini yang digunakan teman-teman dari perusahaan lainnya dalam pendistribusian,” kata Andi Faisal.
Ia mengatakan saat ini Pemerintah Daerah sudah ada kerjasama sekitar 444.000 liter minyak goreng yang siap didistribusikan di Kukar, tekhnis dan tata laksananya akan dilakukan Disperindagkop Kukar dan pihak Perusda KSDE.
“Tahapan yang terbawah harus juga dilibatkan seperti Ketua RT, Kepala Dusun dan Kepala Desa dan institusi penegak hukum Polri dan TNI, karena mereka memiliki lapisan sampai paling bawah yakni Babinkamtibmas dan Babinsa, ” tuturnya.
Kemudian menurutnya pendistribusian tersebut cukup sederhana, namun apabila tidak dikelola dengan baik maka bisa beresiko, diantaranya bisa menyebabkan kerumunan, selain itu bisa saja dimanfaatkan oleh oknum untuk menimbun dan menjual lagi.
Ia mengungkapkan pihaknya akan mendorong pemerintah daerah agar bisa membuat pabrik minyak goreng.
“Malu kita dengan Balikpapan dan Bontang yang tidak memiliki kebun sawit tapi keduanya sudah memiliki pabrik minyak goreng,” terangnya.
Dalam RDP tersebut pihaknya juga membahas mulai proses anggaran di BPKAD, kemudian serta Kabag Ekonomi dan Disperindagkop, sehingga dana APBD akan membackup kebutuhan yang diperlukan.
“Jadi ketika Disperindagkop membutuhkan anggaran untuk percepatan penanganan kelangkaan minyak goreng ini, kita tinggal menambahkan anggarannya, kita harap kelangkaan ini cepat terselesaikan,” ucapnya.
Andi Faisal mengatkan dalam mendistribusikan 444.000 liter minyak goreng tersebut butuh transportasi untuk mengangkut, sehingga untuk pendekatannya pihaknya berencana akan mengundang seluruh perusahaan yang ada di Kukar, entah itu perusahaan tambang, migas dan sawit. Hal ini dilakukan supaya perusahaan di Kukar berkontribusi terhadap wilayahnya.
“Perusahaan ini kita minta untuk pengadaan transportasinya saja, kita tidak meminta mereka membeli minyak goreng, tapi bantu kami untuk pendistribusian kepada masyarakat,” tutupnya.
