KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Ketua sementara DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Farida, memimpin Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat ini berlangsung di gedung DPRD Kukar pada Kamis (12/9/2024) malam.
Rapat ini dihadiri seluruh anggota fraksi DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono, serta jajaran Forkopimda. Pembahasan ini mendapatkan perhatian khusus karena berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang akan mempengaruhi berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Dalam sambutannya, Farida menekankan pentingnya pembahasan ini dalam mencapai kesepakatan bersama antara legislatif dan eksekutif terkait dengan prioritas penggunaan anggaran.
“Kami bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan APBD ini dapat segera diimplementasikan efektif sebelum tanggal 30 Desember 2024,” ujar Farida.
Selama rapat, masing-masing fraksi memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan rekomendasi mereka terhadap rancangan perubahan APBD. Isu-isu utama yang diangkat antara lain alokasi anggaran untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.
Farida mengapresiasi masukan dari semua fraksi dan menekankan pentingnya kerja sama antar anggota dewan dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Ini adalah proses demokratis di mana setiap suara dari fraksi memberikan kontribusi penting dalam pembentukan kebijakan publik yang responsif dan transparan,” jelasnya.
Rapat Paripurna ini diharapkan menjadi langkah awal yang solid dalam proses pembahasan dan pengesahan Perubahan APBD Kukar tahun 2024, yang nantinya akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Harapannya bahwa semua pihak dapat bekerja sama untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kukar,” pungkasnya. (adv/dprd/kukar)
