KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) meminta pemerintah daerah segera mempercepat pencairan anggaran bantuan untuk Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp150 juta per RT. Karena, hingga November 2026, anggaran tersebut belum juga direalisasikan.
Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid, mengatakan persoalan pencairan dana RT menjadi perhatian karena sejumlah pengurus RT mulai mempertanyakan kepastian realisasi anggaran tersebut. Mereka berharap dana yang telah dialokasikan pemerintah daerah bisa segera dicairkan.
Menurutnya, percepatan pencairan sangat diperlukan agar pengurus RT memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan berbagai kegiatan sesuai kebutuhan dan perencanaan di lingkungan masing-masing.
Ia menilai, waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2026 semakin terbatas. Memasuki November, pemerintah daerah hanya memiliki waktu sekitar satu bulan efektif sebelum tahun anggaran berakhir.
“Harapan mereka itu bisa cair. Karena sampai sekarang ini belum cair. Oleh karena itu, ini menjadi PR daripada dinas yang terkait bagaimana anggaran RT ini harus cepat,” ungkapnya pada Minggu malam (8/11/2026).
Abdul Rasid menegaskan, organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani program tersebut perlu segera mengambil langkah konkret. Sebab, keterlambatan pencairan dapat berdampak terhadap kesiapan RT dalam merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak membiarkan proses pencairan berlangsung terlalu lama. Sebab, apabila anggaran baru diterima menjelang akhir tahun, pengurus RT akan menghadapi keterbatasan waktu dalam melaksanakan program.
“Ini sudah bulan 11, sudah hampir pertengahan. Artinya tinggal sebulan saja waktunya efektif,” jelasnya.
Karena itu, ia berharap dinas terkait dapat memprioritaskan penyelesaian administrasi dan mekanisme pencairan dana RT. Dengan demikian, anggaran sebesar Rp150 juta tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lingkungan.
“Jangan sampai mungkin anggaran itu turun. Kemudian waktu untuk merealisasikan itu terbatas, sehingga nanti tidak bisa jalan kegiatan itu,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)
