KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), dari Fraksi PDI Perjuangan, Siang Geah, mengungkapkan pandangan Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim tahun anggaran 2024.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan mengaku berkomitmen untuk menyusun APBD yang holistik, memprioritaskan sektor-sektor kunci sesuai kebutuhan masyarakat, serta menekankan pentingnya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Social Development Goals (SDG),” ujar Siang Geah, dalam Rapat Paripurna ke 11, di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, pada Kamis (09/11/2023).
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti potensi dampak perang di beberapa negara terhadap ekonomi dan pembangunan di Kutim.
“Sebagai daerah penyokong atau superhub Ibu Kota Negara (IKN), mereka mendorong pemantauan intensif terhadap situasi geopolitik untuk menjaga kelancaran pembangunan dan stabilitas ekonomi,” jelas Siang Geah.
Pada kesempatan itu, Siang geah mewakili Fraksi PDI-P memberikan apresiasi terhadap tema pembangunan penguatan struktur ekonomi guna mendukung perekonomian daerah.
Ia juga menekankan kesadaran akan diversifikasi ekonomi dan investasi dalam aspek-aspek yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Pertumbuhan proyeksi pendapatan daerah yang signifikan hingga Rp9,148 triliun di tahun 2024 diapresiasi. Namun, dirinya juga memastikan pentingnya sumber pendapatan yang berkelanjutan.
“Kita perlu memberi perhatian pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator keseriusan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber lokal,” tuturnya.
Selain itu, alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp9,123 triliun sesuai dengan prioritas pembangunan, terutama dalam pengembangan ekonomi lokal, daya saing sektor unggulan, dan infrastruktur daerah. Mereka menyoroti pentingnya kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kutim.
“Dalam konteks belanja operasional, modal, dan transfer, Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar ketentuan perundang-undangan dipatuhi, dan strategi penggunaan belanja modal diarahkan pada pembangunan infrastruktur berkualitas. Pembiayaan daerah sebesar Rp25 miliar untuk penyertaan modal dalam PDAM disambut positif, dengan catatan perlu dipantau hasilnya,” pungkasnya. (adv)
