KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti ketimpangan distribusi tenaga kesehatan (nakes), khususnya dokter di sejumlah daerah. Dalam evaluasi terakhir, hanya tersedia 2.000 dokter dari total kebutuhan ideal sebanyak 4.000.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, mengungkapkan bahwa kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis semata, namun merupakan persoalan struktural yang memerlukan penanganan jangka panjang.
“Kesenjangan ini bukan sekadar soal distribusi, tapi sistemik. Harus ada langkah terstruktur dan terukur untuk memperbaikinya,” kata Baba.
Sehingga, Komisi IV mendorong penerapan program beasiswa ikatan dinas bagi calon dokter dan dokter spesialis, khususnya yang berasal dari wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T). Nantinya, para lulusan program ini diharapkan kembali dan mengabdi di daerah asal.
Pihaknya juga akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh rumah sakit milik Pemprov Kaltim, guna menggali lebih dalam persoalan di lapangan dan merumuskan kebijakan yang lebih responsif.
“Kami ingin mendengar langsung dari rumah sakit. Apa saja yang paling mendesak agar kebijakan tidak meleset dari kebutuhan,” lanjut Baba.
Ia menegaskan bahwa pemerataan layanan kesehatan adalah wujud keadilan sosial yang harus dicapai dalam kebijakan konkret. Menurutnya, tidak boleh ada warga Kaltim yang tertinggal hanya karena tinggal di wilayah yang jauh dari pusat kota.
“Ini soal hak dasar. Di mana pun mereka tinggal, setiap warga berhak mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” pungkasnya. (adm/fdl)
