KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam hal ini, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kukar, Dafip Haryanto melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan publik dan tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negaera (ASN) di berbagai perangkat daerah pasca libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2025, pada Rabu (9/4/2025).
Monitoring dan evasluasi tersebut meliputi Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Kelurahan Melayu, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perkebunan (Disbun).
Usai memonitoring beberapa perangkat daerah, Dafip Haryanto menyampaikan bahwa pihaknya memantau kehadiran ASN di sejumlah dinas. Hasilnya, sebagian besar pegawai sudah kembali bekerja, dan yang tidak hadir rata-rata memiliki izin atau sedang cuti.
“Beberapa perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan juga sudah menjalankan tugas monitoring langsung ke lapangan, termasuk ke puskesmas yang berada di bawah koordinasi mereka,” ujar Dafip.
Dafip juga mengatakan, koordinasi ini juga dilakukan bersama BKPSDM terkait dengan struktur organisasi perangkat daerah (OPD), terutama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar yang menangani pengelolaan pasar.
“Ditemukan beberapa kendala seperti kosongnya posisi di Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang berdampak pada pengelolaan parkir dan layanan lainnya di enam kecamatan,” lanjutnya.
“Hal teknis seperti jadwal kerja pegawai UPT pasar yang tidak 24 jam dan libur pada akhir pekan perlu kita atur agar layanan tetap maksimal,” jelasnya.
Selain itu, dibahas pula perubahan struktur organisasi pada puskesmas. Jabatan Kepala Puskesmas kini tidak lagi bersifat struktural, melainkan sebagai tugas tambahan. Hal ini memerlukan penyesuaian dalam sistem kerja dan tanggung jawab pengelolaan pelayanan kesehatan.
Kegiatan monitoring dan koordinasi ini dihadiri pula oleh sejumlah kepala dinas dan kepala bidang terkait.
“Diharapkan, hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan dalam pengelolaan pelayanan publik ke depan,” tutupnya. (adv/diskominfo/kukar)
