KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui BPBD Kaltim terkait usulan titik pelaksanaan rekayasa cuaca untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan usulan titik rekayasa cuaca di Kukar diprioritaskan pada wilayah yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
“Kemarin laporan dari teman-teman Dinas Pertanian, titik tekan kita sekarang rekayasa cuaca ini berada di titik-titik utamanya yang terkait dengan sektor pertanian,” ujar Aulia Rahman Basri beberapa waktu lalu.
Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan mengingat musim kemarau diperkirakan masih berlangsung cukup panjang. Berdasarkan perkiraan BMKG yang diterima pemerintah daerah, hujan baru diperkirakan kembali turun sekitar Oktober.
Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap keberlangsungan tanaman pangan apabila pasokan air di sejumlah kawasan pertanian tidak mencukupi.
“Yang dikhawatirkan adalah ketika tidak terjadi hujan dalam waktu dekat. Menurut perkiraan BMKG, hujan itu baru akan terjadi di bulan Oktober. Ini masih agak panjang kemaraunya,” jelasnya.
Pemkab Kukar telah mengirimkan data sejumlah lokasi yang dinilai membutuhkan dukungan rekayasa cuaca. Pemerintah berharap pelaksanaan rekayasa tersebut dapat memicu terbentuknya hujan lokal di kawasan yang membutuhkan pasokan air.
Aulia menyebut sejumlah titik yang diusulkan berada di kawasan Bukit Biru, Semangkok, serta wilayah Sebulu dan Tenggarong Seberang.
“Titknya kemarin kalau tidak salah di daerah Bukit Biru, di daerah Semangkok, dan di daerah Sebulu, Sebulu, Tenggarong Seberang,” ungkapnya.
Selain mengusulkan rekayasa cuaca, Pemkab Kukar juga terus melakukan langkah mitigasi di lapangan dengan mengoptimalkan sumber air yang masih tersedia. Salah satunya melalui penggunaan pompa dan selang untuk mengalirkan air menuju kawasan persawahan yang telah memiliki jaringan irigasi.
“Kita tetap upaya di lapangan, utamanya di sektor pangan, di sektor pertanian. Kita mengalirkan air-air terdekat dengan bantuan pompa dan selang untuk mengaliri kawasan-kawasan irigasi yang sudah kita bangun,” katanya.
Upaya tersebut telah dilakukan di sejumlah wilayah. Aulia mencontohkan kawasan Loa Duri Seberang yang memiliki sekitar 25 hektare lahan persawahan. Pasokan air untuk kawasan tersebut diambil dari Sungai Mahakam menggunakan pompa.
Sementara di Kertabuana, pemerintah mengoperasikan tiga unit pompa untuk mengairi sekitar 209 hektare sawah. Kondisi lahan yang sebelumnya mulai mengalami kekeringan disebut kembali mendapatkan pasokan air setelah dilakukan pemompaan.
“Ada tiga pompa di sana, itu mengaliri 209 hektare sawah. Memang tanahnya itu sudah merekah-merekah. Tapi kemarin dengan teraliri air tersebut, kita yakin karena padinya rata-rata umurnya sudah dua bulan,” ujarnya.
Aulia mengatakan tanaman padi di wilayah tersebut diperkirakan masih membutuhkan waktu sekitar satu hingga satu setengah bulan sebelum memasuki masa panen. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya memastikan proses pertumbuhan tanaman tidak terganggu akibat kekurangan air.
“Harapan kita proses penanaman padinya ini tidak terganggu sehingga produksi padi di tempat kita juga tidak terganggu,” tegasnya.
Terkait informasi adanya Tabang sebagai salah satu titik rekayasa cuaca di Kukar, Aulia menjelaskan bahwa usulan Pemkab Kukar lebih diarahkan pada wilayah yang berkaitan langsung dengan hamparan persawahan dan kebutuhan air untuk sektor pertanian.
Pemerintah daerah pada prinsipnya menyambut positif apabila semakin banyak titik yang dapat menjadi sasaran rekayasa cuaca, selama pelaksanaannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita lebih senang, lebih banyak titik bisa dialiri atau dibikin rekayasa ini kita semakin senang,” ungkapnya.
Meski demikian, Aulia memahami bahwa pelaksanaan rekayasa cuaca membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, pemerintah akan tetap memprioritaskan lokasi yang dinilai paling membutuhkan intervensi, khususnya kawasan pertanian yang berpotensi terdampak kekeringan.
“Tentunya kami juga paham bahwa biaya untuk melakukan rekayasa ini tidak murah. Tapi sekali lagi kita paham bahwa mindset pemerintah adalah bagaimana bisa membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (ltf/fdl)
