KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) gelar Sosialisasi Penggunaan Hak Pilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara virtual, di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, pada Kamis (10/4/2025).
Hadir dalam sosialisasi itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono, Kepala kesbangpol Kukar Rinda Desianti, Ketua Bawaslu Kukar Teguh Wibowo, Ketua KPU Kukar Rudy Gunawan serta jajaran Forkopimda Kukar.
Dalam arahan Bupati Kukar Edi Damansyah yang disampaikan Sekda dikatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia terkait sengketa hasil pemilihan.
Acara sosialisasi ini membahas pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu, khususnya dalam pelaksanaan PSU.
Dalam sosialisasi ini, Bupati menyoroti pentingnya menjaga kondusivitas selama proses demokrasi berlangsung.
“Pilkada serentak 2024 sebelumnya telah berlangsung dengan lancar dan sesuai tahapan, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pemungutan suara ulang harus dilaksanakan di 24 daerah, yang terdiri dari 1 provinsi, 20 kabupaten, dan 3 kota. Kabupaten Kukar termasuk dalam wilayah yang harus melaksanakan PSU,” ujarnya.
Sekda menyebutkan, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak mengalami perubahan dari pemilu sebelumnya. Diharapkan tingkat partisipasi pemilih pada PSU ini minimal dapat mempertahankan angka partisipasi sebelumnya, yakni sebesar 70,98 persen.
Sosialisasi itu juga menyinggung tahapan kampanye yang telah berlangsung, termasuk debat calon, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga.
“Iklan media baru akan diizinkan pada 12–15 April 2025, dengan hari pencoblosan dijadwalkan pada 19 April 2025, yang ditetapkan sebagai hari libur nasional,” tambahnya.
Sekda juga mengimbau masyarakat untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Setelah pemungutan suara, rekapitulasi hasil akan berlangsung pada 20–22 April.
“Hasil perolehan suara terbanyak akan segera diketahui setelah itu, meskipun penetapan calon terpilih masih menunggu hingga maksimal tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan jika ada sengketa,” katanya.
Penetapan resmi pasangan calon terpilih diharapkan dapat dilakukan pada bulan Mei 2025.
“Diharapkan seluruh tahapan PSU ini berjalan lancar dan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Kukar,” pungkasnya. (adv/diskominfo/kukar)
