KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pelantikan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Masa Bakti 2025–2030 di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, menjadi momentum untuk memperkuat peran perangkat desa dalam mendukung pembangunan daerah.
Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian, dan Pembangunan, Puguh Harjanto, menegaskan bahwa kualitas pembangunan Kaltim sangat bergantung pada kualitas pemerintahan di tingkat desa.
Puguh mengatakan desa merupakan garda terdepan pelayanan pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat yang datang ke kantor desa bukan hanya mengurus administrasi, tetapi juga membawa harapan agar memperoleh pelayanan yang cepat, solusi atas persoalan yang dihadapi, serta perlakuan yang baik dari aparatur desa.
“Kita harus mulai dari desa. Karena desa maju, pelayanan semakin baik, ekonomi tumbuh, dan masyarakat sejahtera, maka Kalimantan Timur juga akan semakin maju,” ujarnya.
Puguh menilai keberadaan PPDI memiliki posisi strategis karena tidak hanya menjadi wadah berhimpunnya perangkat desa, tetapi juga berperan sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
Organisasi tersebut diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara perangkat desa dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar berbagai aspirasi, tantangan, dan kebutuhan di lapangan dapat tersampaikan dengan baik sebagai bahan penyusunan kebijakan.
Selain menjadi mitra pemerintah, PPDI juga didorong untuk terus meningkatkan kapasitas anggotanya. Menurut Puguh, tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi mengharuskan perangkat desa bekerja secara profesional, menguasai teknologi informasi, memahami regulasi, serta mampu memberikan pelayanan yang transparan, cepat, dan akuntabel kepada masyarakat.
Ia menegaskan pembangunan desa menjadi bagian penting dari arah pembangunan nasional. Desa memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, hingga pariwisata berbasis potensi lokal. Karena itu, perangkat desa diminta tidak hanya menjalankan fungsi administrasi, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan di wilayah masing-masing.
“Kenali potensi desa, bangun kerja sama, dorong inovasi, dan libatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, lanjut Puguh, juga memahami berbagai tantangan yang masih dihadapi perangkat desa, mulai dari aspek kesejahteraan, perlindungan hukum, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk itu, Pemprov akan terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat guna menghadirkan kebijakan yang semakin memperkuat posisi perangkat desa dalam menjalankan tugasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat desa untuk selalu menjaga integritas, memberikan pelayanan dengan tulus, bekerja secara profesional, serta menjauhi penyalahgunaan wewenang.
Menurutnya, perangkat desa harus mampu menjadi teladan di lingkungan masing-masing karena kepercayaan masyarakat dibangun dari sikap dan pelayanan aparatur pemerintah.
Puguh mengungkapkan, saat ini Kaltim memiliki 841 desa. Jumlah tersebut akan bertambah dengan rencana pembentukan delapan desa baru di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebelas desa baru di Kabupaten Kutai Timur.
Bertambahnya jumlah desa, menurutnya, harus diiringi peningkatan profesionalisme perangkat desa agar pembangunan di tingkat akar rumput semakin optimal.
“Indonesia tidak akan pernah bercahaya hanya karena satu lentera Jakarta, tetapi Indonesia akan semakin terang, semakin bercahaya dengan seluruh lilin yang ada di seluruh desa-desa,” tegasnya.
Puguh berharap kepengurusan PPDI Provinsi Kalimantan Timur yang baru mampu membawa semangat baru dalam membangun organisasi.
Ia mengajak seluruh pengurus menjadikan PPDI sebagai ruang belajar, berdiskusi, saling menguatkan, serta membangun komunikasi yang baik dengan kepala desa, BPD, pemerintah kabupaten/kota, hingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian untuk kemajuan desa serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ltf/fdl)
