KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan pengendalian belanja daerah menyusul realisasi transfer keuangan dari pemerintah pusat yang hingga awal Juni 2026 baru mencapai sekitar 25 persen.
Kondisi tersebut berada di bawah tren tahun-tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, transfer dana dari pemerintah pusat umumnya telah mencapai sekitar 40 persen sehingga memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi program pembangunan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah terus memantau perkembangan transfer dana pusat secara ketat agar pengelolaan anggaran tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Jadi sekarang itu transfer keuangan pusat ke Pemkab Kukar sudah sekitar 25 persen. Meskipun trennya di tahun-tahun sebelumnya ketika sudah memasuki bulan enam, transfer itu sudah di angka 40 persen,” ujarnya pada Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, selisih realisasi transfer tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun strategi belanja. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta lebih cermat dalam menjalankan program yang telah direncanakan.
Ia menjelaskan, Pemkab Kukar saat ini berupaya mengendalikan pengeluaran daerah dengan melakukan monitoring secara berkala terhadap perkembangan pendapatan dan belanja daerah. Langkah itu dilakukan agar kebijakan anggaran yang diambil tetap terukur.
“Nah sekarang ini kita berupaya untuk mengendalikan belanja, sehingga ini rigid kita monitor, sehingga kita nanti akan menyesuaikan proses belanja ini di perubahan,” katanya.
Meski melakukan pengendalian belanja, pemerintah daerah memastikan program-program yang berdampak langsung terhadap masyarakat tidak akan terganggu. Berbagai kebutuhan dasar pemerintahan dan program kesejahteraan tetap menjadi prioritas utama.
Program yang dipastikan tetap berjalan antara lain pembayaran gaji pegawai, pelaksanaan program inisiatif pemerintah daerah, serta berbagai program kerakyatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Ya lah, gaji, inisiatif, dan program-program kerakyatan. Misalnya bantuan langsung tunai, hal-hal yang menunjang untuk kesejahteraan masyarakat secara langsung, itu kita pastikan akan terselenggara,” tegasnya.
Sementara itu, sejumlah kegiatan pembangunan fisik berpotensi mengalami penyesuaian apabila kondisi transfer dana pusat belum mengalami percepatan.
Namun demikian, proyek infrastruktur yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat tetap akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah.
“Tapi kalau infrastruktur yang misalnya mengatasi longsoran, untuk yang bersifat keselamatan warga masyarakat, itu juga kita prioritaskan. Kita lihat lah prioritas-prioritas pembiayaan kita ini,” pungkasnya. (ltf/fdl)
