Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:26 WIB

Wakil Ketua II DPRD Kutim Pimpin Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah Terhadap Raperda APBD 2023

Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah Terhadap Raperda APBD 2023

Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah Terhadap Raperda APBD 2023

KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Penyampaian nota penjelasan pemerintah terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah ( APBD )Tahun Anggaran 2023.

Rapat Paripurna ke 26 di pimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan. Hadir juga Bupati Kabupaten Kutai Timur ( Kuitm), Ardiansyah Sulaiman dan 21 anggota dewan serta tamu undangan lainnya.

Dalam keterangannya, Arfan menjelaskan, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri ( permendagri) nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, bapak kepala daerah telah menyampaikan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD) kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir

Baca Juga :  Sekda Kukar Minta Semua Konsisten dan Fokus Melakukan Upaya yang Terintegrasi Dalam Penurunan Stunting

“Penyampaian Ranperda tentang LKPJ APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir,” jelas Arfan saat membuka Rapat Paripurna ke 26, di ruang Sidang Utama DPRD Kutim, pada Rabu (12/06/2024).

Dirinya juga menyamaikan persetujuan bersama anatara kepala daera dan DPRD tentang Ranperda paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD, rancangan peraturan daerah (Raperda) dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakir,” ujarnya.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 merupakan laporan keuangan pemerintahan daerah yang tidak terpisahkan dan sebuah manajemen pemerintahan yang dimulai dari proses perencanaan pembangunan yang dimulai melalui proses perencanaan pembangunan penganggaran dan pelaporan,” lanjutnya.

Baca Juga :  Tokoh Pemuda Kubar Frederick Edwin Menyalurkan 6,7 Ton Beras Kepada Warga di Kecamatan Mook Manar Bulatn

Pihaknya juga mengatakan, pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023  yang telah disampaikan merupakan bentuk tanggungjawab pemda kutim dalam pembangunan yang transparansi.

“Oleh karena itu pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada kutai timur dalam membangun transparansi dan akuntanbilitas dalam tata kelola keuangan,” katanya.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, bahwa LKPJ yang disampaikan akan menggambarkan tentang tata kelola keuangan APBD Kutim pada tahun anggaran 2023.

“Untuk itu pertanggungjawaban yang disajikan akan menggambarakan bagaimana tata kelola keuangan APBD kabupaten kutai timur tahun anggaran 2023 telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah,” pungkasnya. (adv/dprd/kutim/095)

Share :

Baca Juga

Bisnis

PT MHU-MMSGI Turut Berkontribusi Dalam Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kukar

Advertorial

Pemkab Kukar Menggelar Pertemuan dengan BPJS Kesehatan Membahas Optimalisasi Program JKN

Advertorial

Pemkab Kukar Matangkan Persiapan untuk Mensukseskan MTQ ke-43

Advertorial

Peringatan HUT ke-57 Bank Kaltimtara Bupati Kukar Ingin Pelayanannya Terus Ditingkatkan

Politik

Pengurus DPC PDI Perjuangan Kukar Resmi Dilantik, Edi Damansyah Targetkan Raih Kursi Terbanyak DPRD Kukar

Advertorial

Hetifah Sjaifudian Buka Tournament Mini Soccer Media Kaltim Cup 2023, 14 Tim Bersaing Rebut Juara

Advertorial

Bupati Kukar Berikan Bantuan di Pondok Pesantren Kecamatan Samboja Barat

Advertorial

Tangani Permasalahan Sampah, Pemerintah Kecamatan Loa Kulu Akan Menggelar Pelatihan Pengelolaan Sampah