KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Jusuf Hamka atau yang akrab disapa Abah Alun, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kesultanan Ing Martadipura Kutai Kartanegara Ing Martadiipura, pada Selasa (3/11/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan sekaligus menyerap aspirasi Kesultanan terkait pelestarian adat, budaya, hingga pemerataan manfaat sumber daya alam di Kalimantan Timur (Kaltim).
Kedatangan Jusuf Hamka disambut oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Adji Muhammad Arifin beserta jajaran Kesultanan. Dalam kesempatan tersebut, ia bersilaturahmi sekaligus meminta petuah dan pandangan dari Sultan mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan perkembangan daerah dan keberlangsungan Kesultanan.
Juru Bicara Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Heriansyah, mengapresiasi kunjungan tersebut. Menurutnya, kehadiran Jusuf Hamka merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan adab yang dijunjung tinggi dalam lingkungan Kesultanan.
Ia menyebut, Jusuf Hamka merupakan salah satu putra daerah Kaltim yang telah berjuang dan membangun kesuksesan di Jakarta, namun tetap mengingat asal-usul serta sejarah daerahnya.
“Alhamdulillah hari ini, seorang tokoh Kaltim yang dipercaya oleh Bapak Presiden sebagai Watimpres berkunjung silaturahmi dengan Ayahanda Sultan. Beliau ini menjunjung tinggi salah satu adab, karena di Kesultanan itu ada adat dan ada adab,” ujarnya.
Heriansyah menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut Kesultanan juga menitipkan harapan agar Jusuf Hamka dapat membantu memperjuangkan kepentingan masyarakat Kaltim, khususnya dalam menjaga keberlangsungan lingkungan, adat, dan budaya.
Ia mengingatkan bahwa wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura pada masa lalu memiliki cakupan yang luas, meliputi delapan kabupaten/kota. Bahkan, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini juga memiliki keterkaitan historis dengan wilayah Kesultanan.
Menurutnya, hubungan historis tersebut perlu menjadi perhatian bersama, sehingga pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada kemajuan ekonomi, tetapi juga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan identitas budaya lokal.
Selain itu, Heriansyah mengungkapkan bahwa Kesultanan berharap adanya regulasi dari pemerintah pusat, baik melalui Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Pemerintah (PP), yang secara khusus memberikan ruang dan pengakuan terhadap Kesultanan Nusantara sebagai pelestari adat dan budaya.
“Harapannya melalui beliau bisa disampaikan bagaimana ada Perpres atau PP yang memberikan hak kepada Kesultanan Nusantara sebagai pelestari adat dan budaya. Sehingga ini juga menjadi pemersatu dan memperkokoh kita,” ungkapnya.
Sementara itu, Jusuf Hamka menjelaskan bahwa kunjungannya merupakan bentuk silaturahmi sebagai putra daerah Kaltim. Ia mengaku memiliki ikatan sejarah dengan sejumlah wilayah di Kaltim, termasuk Kecamatan Damai, Long Iram, Tering, hingga Kelian.
Menurutnya, sebagai putra daerah, sudah sepatutnya dirinya tetap menjaga hubungan dengan para tokoh adat dan Kesultanan. Ia juga menilai bahwa penghormatan terhadap adat harus berjalan beriringan dengan pemahaman terhadap adab.
Dalam pertemuan tersebut, Jusuf Hamka mengaku mendapatkan aspirasi dari Sultan mengenai kondisi Kesultanan yang dinilai belum memperoleh manfaat secara langsung dari aktivitas pengelolaan sumber daya alam di Kaltim.
Ia menyoroti banyaknya aktivitas pertambangan yang terlihat di sepanjang Sungai Mahakam, namun keberadaan Kesultanan justru belum mendapatkan peran yang sepadan dalam aktivitas ekonomi tersebut.
“Hari-hari kita melihat ribuan tongkang di Sungai Mahakam. Lalu kami tanyakan kepada Pangeran dan Sultan, apakah Kesultanan ada tambang atau apa? Tidak. Beliau menjawab, kami hanya jadi penonton. Di mana hati ini tidak sedih?” tuturnya.
Ia menilai, Kesultanan memiliki nilai sejarah yang besar bagi Kalimantan Timur, termasuk keputusan Kesultanan untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, menurutnya, sudah semestinya keberadaan Kesultanan mendapatkan perhatian dan penghargaan dari pemerintah.
Jusuf Hamka pun menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Presiden, terutama berkaitan dengan pemerataan manfaat pengelolaan sumber daya alam agar Kesultanan dan masyarakat daerah tidak hanya menjadi penonton di tengah kekayaan alam yang dimiliki wilayahnya.
“Mudah-mudahan selain melestarikan adat dan budaya serta Kesultanan yang ada di Kalimantan Timur maupun daerah-daerah lain, kalau ada pertambangan lebih diperhatikanlah Kesultanan-Kesultanan itu juga. Jangan jadi penonton saja, tetapi juga bisa ikut menerima manfaatnya,” pungkasnya. (ltf/fdl)
