KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Rakor yang mengusung tema “Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemetaan Infrastruktur Pembangunan Yang Berkelanjutan” digelar di Aula Bappeda Kukar, pada Senin (10/2/2025).
Pada kesempatan tersebut, Sunggono yang menyampaikan sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 202.
Ini merupakan agenda tahunan dalam menjalankan amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah pasal 80 ayat 1 yang berbunyi Rancangan Awal RKPD dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
“Tujuan dari acara konsultasi publik ini adalah untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal untuk menghimpun aspirasi dan harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026”, ujarnya.
Ia menjelaskan Pelaksanaan Konsultasi Publik ini merupakan salah satu tahapan penyusunan RKPD sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Musrenbang RKPD Kabupaten.
Menurtunya, penyusunan RKPD tahun 2026 harus lebih cermat serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah (Pemda) Kukar secara cepat, tepat dan prosedur, diharapkan dapat ditelaah dan dipertajam bersama-sama dalam forum ini untuk menuju Tema Pembangunan pada tahun 2026 yaitu “Penataan Kelembagaan Pemerintah Infrastruktur Daerah dan Pembangunan Pemerataan yang Berkelanjutan”.
Penyusunan RKPD tahun 2026 diharapkan harus lebih adaptif, integratif dan mampu menjawab permasalahan serta tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat secara tepat dan strategis.
“Melalui forum ini, saya harapkan dapat menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap prioritas, sasaran dan program pembangunan daerah sehingga nantinya dapat diperoleh komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan,” ucapnya.
Sunggono mengatakan, hal ini menuntut desain perencanaan yang tidak hanya ideal di level tekstual tapi juga harus mampu diimplementasikan secara kontekstual, seiring perubahan paradigma dari kerja menjadi kinerja.
“Oleh karena itu, saya kembali menekankan perlunya suatu dokumen perencanaan yang responsif, antisipatif, dan fleksibel, sebagai kolaborasi lintas sektor,” katanya.
Sunggono berharap kegiatan yang dilaksanakan ini memberikan warna dan dinamika yang positif dan mampu mensinergikan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Daerah Perangkat dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat serta mendukung suksesnya pembangunan Kukar. (adv/diskominfo/kukar)
