Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono membuka Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Bpkad) Kukar 2025, di Ruang Rapat Martadipura Bappeda Kukar, pada Jumat (14/3/2025).
Forum Lintas Perangkat Daerah ini merupakan amanah Permendagri No. 86 tahun 2017 adalah wadah koordinasi antar perangkat daerah dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah secara lebih terintegrasi. Forum ini dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan perencanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)tahun 2026.
Dalam arahannya, Sunggono menekankan agar forum inj konsen terhadap upaya peningkatan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diantaranya mengevaluasi Perda yang tidak berjalan dengan baik misalnya Perda rumah walet.
Kemudian memaksimalkan potensi pendapatan berbagai sektor. Optimalkan aset daerah yang ada agar dapat memberikan kontribusi bagi PAD, merealisasikan pungutan PBB dengan baik.
Menurutnya, hal tersebut untuk mengurangi ketergantungan Kukar terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari pertambangan-Migas yang akan berkurang dan suatu saat akan habis.
“Kita ingin melalui forum ini tumbuh kesadaran dan kepedulian yang sama agar meningkatkan PAD,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan, tujuan utama forum ini yaitu sinkronisasi program kegiatan, memastikan program antar perangkat daerah saling mendukung dan tidak tumpang tindih.
“Menjaring aspirasi dan msukan dan mengakomodasi kebutuhan serta usulan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta,” ucapnya.
Dalam Forum ini berbagai unsur, seperti OPD, DPRD, akademisi, dunia usaha, serta perwakilan masyarakat juga diharapkan mampu memberikan masukan, kritik dan saran terhadap rancangan awal rencana kerja/ Renja Perangkat Daerah.
“Dari kegiatan ini saya juga berpesan lakukan sinergi dan perkuat komitmen Antar Perangkat Daerah untuk menjalankan program yang telah disepakati. Tingkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program yang membutuhkan kerja sama lintas sektor. segera lakukan Percepatan implementasi program dengan pembagian tugas yang jelas antar OPD,” pungkasnya. (adv/diskominfo/kukar)
