KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan bahwa hingga saat ini tiga kecamatan di Kukar yang termasuk dalam kawasan rencana Ibu Kota Nusantara (IKN) yakni Kecamatan Samboja, Samboja Barat, dan Muara Jawa, masih sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.
Ia menjelaskan bahwa selama belum ada Keputusan Presiden (Keppres) resmi terkait penetapan batas wilayah administratif IKN, seluruh pembiayaan, pelayanan publik, dan pembangunan di ketiga kecamatan tersebut tetap berada di bawah tanggung jawab Pemkab Kukar.
“Karena memang pemerintah pusat sudah tahu bahwa selama belum ada Keppres, semua pembiayaan masih menjadi tanggung jawab daerah. Termasuk PPPK, ASN, dan seluruh kebutuhan pembangunan di sana. Itu semua diatur dalam undang-undang,” ujar Ahmad Yani.
Menurutnya, perubahan tanggung jawab baru akan berlaku setelah Keppres resmi diterbitkan. Sebelum itu, seluruh program, pelayanan masyarakat, serta pembangunan di tiga kecamatan tersebut masih menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar.
“Selama Keppres belum keluar, semua masih ditanggung daerah. Semua pegawai, perencanaan, hingga pekerjaan pembangunan masyarakat masih dari APBD Kukar, dan itu sudah jelas,” katanya.
Ia memastikan bahwa tidak ada pemotongan ataupun pengurangan anggaran terhadap tiga kecamatan tersebut.
“Anggaran akan tetap sama. Tidak ada penahanan atau pemberlakuan khusus. Statusnya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Artinya, kita masih mengakui 20 kecamatan di Kutai Kartanegara,” tegasnya.
Ia menegaskan, seluruh kecamatan di Kukar, termasuk Samboja, Samboja Barat, dan Muara Jawa, tetap memperoleh porsi anggaran pembangunan yang proporsional. Pemkab Kukar juga berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terhadap kebutuhan masyarakat yang masih bermukim di kawasan tersebut.
“Termasuk wilayah yang nanti akan menjadi bagian dari IKN, tetap kita suport karena di sana masih ada masyarakat yang bermukim. Tingkat kesejahteraan, fasilitas umum, dan infrastruktur tetap harus kita penuhi,” tutupnya. (adv/dprd/kukar)
