KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi terkait Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2026 di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, pada Senin (18/5/2026).
Rapat tersebut membahas kondisi realisasi pendapatan dan belanja daerah serta arah prioritas penggunaan anggaran pada tahun berjalan.
Usai rapat, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa kebijakan anggaran tahun 2026 difokuskan pada belanja prioritas mengingat keterbatasan transfer anggaran dari pemerintah pusat.
“Fokus belanjanya itu sudah karena memang anggaran yang terrealisasi dari pemerintah pusat relatif terbatas, jadi pemanfaatannya kita usahakan juga sangat prioritas,” ujarnya.
Ia menyebut, prioritas pertama diarahkan pada belanja wajib mengikat yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Belanja tersebut meliputi gaji pegawai, tunjangan, pembayaran kewajiban daerah, hingga kebutuhan operasional pemerintahan.
“Ukuran prioritas itu sudah kita sepakati, di antaranya adalah belanja wajib mengikat dari gaji, tunjangan, bayar hutang, kemudian belanja-belanja yang menjadi belanja pegawai dan belanja operasional, pemeliharaan, perawatan, kemudian belanja ATK,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab Kukar juga menempatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai salah satu fokus utama dalam pengalokasian anggaran.
Menurutnya, pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap harus berjalan optimal meski kondisi fiskal mengalami keterbatasan.
Program dedikasi kepala daerah dan target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga menjadi bagian penting dalam skala prioritas belanja daerah tahun 2026.
Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan.
“Belanja program dedikasi kepala daerah, karena itu janji politik ya, belanja yang ada di RPJMD itu juga sudah menjadi prioritas,” katanya.
Tak hanya itu, Pemkab Kukar juga memprioritaskan anggaran yang mendukung target pemerintah pusat. Beberapa di antaranya seperti program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), sekolah rakyat, hingga penanganan persoalan nasional yang juga menjadi tantangan daerah.
Menurut Sunggono, penanganan stunting, kemiskinan, dan inflasi tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah agar target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.
Dalam rapat bersama DPRD Kukar tersebut, pemerintah daerah turut memaparkan kondisi pendapatan dan belanja daerah saat ini.
Dari sisi pendapatan, realisasi dana transfer pusat baru mencapai sekitar 19 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di angka sekitar 18 persen. Adapun realisasi belanja daerah secara keseluruhan telah mencapai kurang lebih 24,1 persen.
“Kalau hambatan penyerapan tidak ada, yang ada ya hambatan realisasi karena kita juga mengupayakan belanja. Baik kita sediakan uang, jadi kita menghindari betul adanya hutang lagi di tahun ini,” pungkasnya. (ltf/fdl)
