Home / Bisnis / Ekonomi / Finansial / Pendidikan-Kesehatan

Kamis, 11 Juni 2026 - 19:24 WIB

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unikarta Menyebut Kenaikan BBM Tekan Daya Beli Masyarakat

Sabran - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kutai Kartanegara (Latif/Eksposisi)

Sabran - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kutai Kartanegara (Latif/Eksposisi)

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai memberikan tekanan tambahan terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi.

Dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan pada biaya transportasi, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Sabran, mengatakan kenaikan harga minyak pada dasarnya akan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Menurutnya, biaya distribusi yang meningkat biasanya akan diikuti oleh kenaikan harga barang dan jasa di berbagai sektor.

“Namanya harga minyak naik pasti berdampak terhadap daya beli masyarakat. Kemudian juga berpengaruh terhadap harga bahan pokok dan berbagai kebutuhan lainnya,” ujar Sabran  pada Kamis (11/6/2026).

Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kelompok masyarakat kelas menengah yang saat ini juga menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Di sisi lain, masyarakat berpenghasilan rendah juga merasakan dampak yang tidak kalah besar akibat meningkatnya biaya hidup.

Menurut Sabran, dalam situasi seperti saat ini masyarakat perlu melakukan penyesuaian terhadap pola pengeluaran rumah tangga. Langkah efisiensi dengan mengutamakan kebutuhan yang benar-benar penting dinilai menjadi salah satu cara untuk bertahan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

Baca Juga :  Anggota DPRD Minta Pemkab Kutim Melakukan Evaluasi Terminal Bus Sangatta

“Mungkin mau tidak mau masyarakat harus mengalokasikan anggaran belanja secara lebih ketat,” katanya.

Sabran juga menyoroti keluhan sejumlah pengemudi ojek online yang terdampak oleh kenaikan harga Pertamax, sementara ketersediaan Pertalite di sejumlah wilayah masih terbatas. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut kelompok pekerja yang sangat bergantung pada BBM untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Meski demikian, ia enggan mengomentari lebih jauh terkait kebijakan distribusi maupun ketersediaan BBM karena hal tersebut merupakan kewenangan pihak terkait. Namun ia menegaskan bahwa kondisi ekonomi saat ini memang sedang memberikan tekanan kepada hampir seluruh lapisan masyarakat.

“Beban ini bukan hanya dirasakan satu kelompok saja. Masyarakat kelas menengah terdampak, masyarakat bawah juga terdampak. Kenaikan biaya hidup dirasakan hampir semua kalangan,” ujarnya.

Dari sisi kebijakan, Sabran mendorong pemerintah untuk terus mencari langkah strategis dalam menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya melalui penguatan program-program yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pengendalian harga pangan dan operasi pasar apabila diperlukan.

Menurutnya, program pasar murah maupun operasi pasar memang tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan, tetapi dapat membantu mengurangi tekanan harga pada komoditas tertentu yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Baca Juga :  DPRD Kaltim Menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda Membahas Pencabutan Dua Perda

Ia menilai pemerintah perlu memastikan anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Di tengah kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran yang telah dilakukan, prioritas pembangunan harus difokuskan pada bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

“Kalau saya melihat, sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan harus diperkuat. Tiga sektor ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan kondisi masyarakat saat ini maupun pembangunan jangka panjang,” jelasnya.

Sabran juga menyinggung dampak perlambatan ekonomi yang diperparah oleh meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan yang harus segera diantisipasi agar tidak semakin menekan daya beli masyarakat.

Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat terus menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk lebih bijak dalam mengelola pengeluaran serta tetap optimistis menghadapi kondisi yang ada.

“Pemerintah terus mencari solusi, masyarakat juga berikhtiar dan melakukan penyesuaian. Harapannya ekonomi membaik, masyarakat bisa hidup lebih tenang, dan kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dengan baik,” pungkasnya. (ltf/fdl)

Share :

Baca Juga

Bisnis

Fasilitasi Pekerja hingga Ojol Mendapatkan Hak THR dan BHR, Distransnaker Kukar Buka Posko Pengaduan

Bisnis

Peduli Sosial, PT GBU Berikan Bantuan kepada Korban Banjir di Kubar

Advertorial

Disdikbud Kukar Dikunjungi Anggota DPRD Bontang, Diskusikan Bidang Pendidikan

Advertorial

Lanjong Art Festival Sukses Digelar, Disdikbud Kukar Beri Apresiasi Pertumbuhan Seni dan Budaya

Advertorial

Event Apresiasi Seni dan Budaya yang Digagas Disdikbud Kukar Sudah Berjalan 50 Persen Dari Target

Ekonomi

Kunjungi Kota Samarinda, Presiden Jokowi Tinjau Kebutuhan Pokok di Pasar Merdeka

Advertorial

Program 150 Juta per RT Mulai Berjalan Tahun 2026, Difokuskan untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kukar

Advertorial

Disdikbud Kukar Larang Pihak Sekolah Melakukan Pungutan dan Penjualan Perlengkapan Siswa