KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak cepat menangani longsor yang terjadi di kawasan Oloy, Desa Kayu Batu, Kecamatan Muara Muntai, yang tejadi pada Selasa (25/8/2026).
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bahkan turun langsung meninjau kondisi jalan pada Selasa malam. Peristiwa tersebut langsung ditetapkan sebagai bencana, sehingga penanganan segera dilakukan oleh Pemkab Kukar.
Aulia mengatakan, longsor tersebut merupakan dampak dari bencana yang mengakibatkan badan jalan mengalami kerusakan dan berpotensi mengganggu akses transportasi masyarakat.
Usai meninjau lokasi, Pemkab Kukar langsung menggelar rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk merumuskan langkah penanganan. Pemerintah juga tengah melengkapi administrasi agar lokasi tersebut dapat ditetapkan sebagai bagian dari kondisi bencana.
“Ini merupakan salah satu akibat dari proses bencana. Sehingga kami langsung melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” katanya saat diwawancarai awak media, pada Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, terdapat empat langkah yang disiapkan pemerintah. Pertama, melakukan penanganan sementara agar akses kendaraan tetap terbuka. Kedua, memasang rambu-rambu peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan.
Selanjutnya, pemerintah akan memasang lampu penerangan di sekitar lokasi dan melakukan penanganan secara menyeluruh terhadap akses yang terdampak.
Untuk penanganan permanen, Aulia memastikan pemerintah tidak akan memaksakan perbaikan pada badan jalan yang telah ambruk. Kondisi tanah dan bentuk longsoran membuat jalur tersebut dinilai tidak memungkinkan untuk kembali digunakan seperti semula.
Sebagai gantinya, Pemkab Kukar akan membuka jalur baru yang dialihkan ke bagian belakang lokasi longsor. Rencana tersebut mendapat dukungan dari pemilik lahan yang bersedia mewakafkan tanahnya untuk digunakan sebagai jalan.
Aulia menyebut panjang jalur alternatif yang direncanakan sekitar 100 meter. Saat ini, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran dan menentukan metode konstruksi yang paling memungkinkan.
Menurutnya, terdapat dua opsi yang sedang dipertimbangkan, yakni melakukan pengurukan badan jalan atau membangun jembatan pada jalur alternatif tersebut.
Untuk pembiayaan penanganan, Pemkab Kukar berencana menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Aulia mengatakan, penggunaan anggaran tersebut dapat dilakukan setelah lokasi ditetapkan sebagai bagian dari kondisi bencana.
“Ketika ini sudah ditetapkan sebagai bagian dari bencana, maka kita bisa menggunakan dana BTT yang sudah teralokasi sebelumnya,” katanya.
Ia menjelaskan, dana BTT sebelumnya telah digunakan untuk menangani persoalan sekolah yang terbakar di Loa Janan. Selanjutnya, anggaran tersebut akan kembali diarahkan untuk penanganan longsor di Oloy.
Besaran anggaran yang dibutuhkan masih dalam proses penghitungan. Aulia menyebut pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU), khususnya bidang Bina Marga, tengah menghitung kebutuhan untuk menyelesaikan pembangunan jalur alternatif.
Di sisi lain, akses sementara di lokasi longsor telah ditangani sehingga kendaraan masih dapat melintas. Penanganan awal dilakukan dengan bantuan alat berat dari PT JMS yang membantu menghampar material batu di lokasi.
“Kita dibantu oleh perusahaan PT JMS yang menurunkan alat berat dan menghampar batu di sana. Tadi malam kita memastikan itu sudah bisa dilewati,” ujarnya.
Meski demikian, kondisi tersebut lebih memungkinkan bagi kendaraan roda dua. Sementara kendaraan roda empat masih menjadi perhatian karena bagian jalan yang tersisa cukup terbatas.
Pemkab Kukar kini berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan jalur alternatif sebelum memasuki periode hujan dengan intensitas tinggi.
Aulia menyebut berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan deras diperkirakan mulai terjadi sekitar Oktober. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat pembangunan jalur alternatif.
“Sekarang karena hanya musim kemarau menjadi keras. Kita mengejar sebelum Oktober ini bagaimana badan jalannya minimal sudah bisa kita selesaikan,” tuturnya.
Aulia menegaskan, percepatan penanganan dilakukan untuk mencegah terputusnya akses transportasi masyarakat. Sebab, jalur tersebut menjadi salah satu akses penting bagi mobilitas warga dan distribusi logistik di Kecamatan Muara Muntai.
Jika akses benar-benar terputus, menurutnya, tidak hanya distribusi kebutuhan masyarakat yang terganggu, tetapi juga akses pelayanan darurat seperti ambulans akan mengalami kesulitan.
“Termasuk kalau ada yang sakit, ambulans dan lain sebagainya itu susah untuk lewat,” pungkasnya. (ltf/fdl)
